20 Bus Bantuan Kemenhub Mangkrak di Parkiran Siger Kencana

Rabu, 01 Juni 2016
Ilustrasi Bus Besar BRT Bantuan Kemenhub. Foto Istimewa

Lampung Centre – Bantuan 20 unit Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada 21 Januari 2016 lalu, belum dioperasikan sebagai angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 692 Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Bus Besar Bus Rapid Transit (BRT) Tahun 2015, Pemprov Lampung selaku penerima bus wajib mengoperasikan bantuan sebagai angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan pada wilayah provinsi/kota/kabupaten paling lambat tiga (3) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima operasional, sesuai ketentuan.

Saat ini, 20 BRT tersebut hanya terparkir di lapangan parkir Siger Kencana depan Polsekta Kedaton Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandarlampung. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga belum menyediakan halte dan fasilitas pendukung angkutan massal lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Idrus Effendi belum mau memberi penjelasan soal bantuan tersebut dengan alasan sedang banyak tamu yang datang ingin bertemu dengannya.  Mantan Sekretaris Daerah Pringsewu itu mengintruksikan Kasi Angkutan Perhubungan Darat Dishub Lampung Edy Riyanto untuk memberi penjelasan. “Konfirmasi soal apa ini. Kalau soal bantuan BRT dari Kemenhub coba temui Pak Edy Riyanto, saya lagi ada tamu,” kata Idrus Effendi, Rabu (1/6).

Edy Riyanto menjelaskan, belum beroperasinya 20 BRT tersebut dikarenakan ijin trayek dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) BRT tersebut belum keluar. Menurut dia, perubahan faktur kendaraan tersebut dari atas nama Pemerintah Provinsi Lampung menjadi PT Lampung Jasa Utama (LJU) juga butuh waktu yang panjang. Edy memastikan meski BRT tersebut kini hanya terparkir di by pass, dalam kondisinya terawat.

Pemprov, kata Edy, tidak bisa mengoperasikan sebagai transportasi umum, jika BRT tersebut masih atas nama Pemprov Lampung. Kaorlantas Polri tidak akan memberi ijin bila BRT itu masih dengan plat nomor kendaraan berwarna merah. Oleh karena itu, terus dia, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menunjuk PT LJU sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengoperasikan BRT tersebut. PT LJU “Prosesnya memang panjang. Kita kan ga mungkin mengoperasikannya dengan kondisi masih plat merah. Aturannya jelas, kalau kendaraan angkutan umum harus plat berwarna kuning,” jelas Edy Yanto.

Edy menambahkan, Dishub Lampung juga telah menganggarkan APBD untuk pembangunan halte di delapan titik sebagai fasilitas pendukung sebesar Rp 1 miliar. “Ini juga lagi proses tender. Intinya semua lagi proses, bukan tidak berjalan,” tandasnya. (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar