Advokat “Rame-Rame” Akan Laporkan Arinal Djunaidi ke PPATK dan DJP

Senin, 11 Desember 2017
Koordinator Presidium Forum Organisasi Lampung Bayu Noviandi SH . (Sumber: Ist)

Lampung Centre – Pencalonan Arinal Djunaidi menjadi gubernur Lampung terus mendapat sorotan dari berbagai element masyarakat. Kali ini, sorotan tersebut datang dari Forum Organisasi Lampung (FOL). Sebab, diduga Arinal Djunaidi satu-satunya calon yang rentan dikendalikan oleh korporsi, mengingat diduga kuat pencalonan Arinal Djunaidi sepenuhnya didanai oleh sebuah perusahaan swasta.

Koordinator Presidium Forum Organisasi Lampung Bayu Noviandi SH mengatakan, dirinya dan 36 organisasi kepemudaan dan mahasiswa se-Lampung akan mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisa keuangan pencalonan Arinal Djunaidi. Jangan sampai, uang yang digunakan untuk sosialisai tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan pengemplangan pajak.

“Hingga saat ini sudah ada 36 organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang bergabung dengan kita, dan sudah ada banyak organisasi-organisasi lainnya yang sudah menghubungi saya untuk bergabung. Saat ini kami tengah menghimpun data-data terkait sumber pendanaan pencalonan Arinal Djunaidi. Yang kemudian akan kami laporkan ke PPATK. Jangan sampai uang tersebut berasal dari pencucian uang (money londry),” tegasnya.

Bayu melanjutkan, berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada PPATK, disebutkan bahwa ada beberapa profesi yang memiliki kewenangan melaporkan seseorang pada PPATK, salah satunya Advokat.

“Saya dan beberapa advokat Lampung yang tergabung di FOL, dan masyarakat Lampung terpanggil untuk melaporkan Arinal Djunaidi ke PPATK dan Dirjen Pajak. Sebab kami tidak rela Lampung kedepannya dipimpin oleh orang yang diduga boneka perusahaan. Sebab jika seorang pemimpin berhutang budi dengan suatu korporasi, maka rakyat yang akan menjadi korban,” ujarnya berapi-api.

Bayu menambahkan, selain PPATK. Direktorat Jendral Pajak juga harus turut serta mengawasi sumber pendanaan pencalonan Arinal Djunaidi. Jangan sampai Arinal Djunaidi memiliki harta-harta dan sumber keuangan yang tidak di laporkan ke kantor pajak.

“Kan DJP bisa cek SPT Tahunan Arinal. Berapa sih total harta dia, cukup tidak untuk mendanai sosialisasinya selama ini? Kan sederhana cara berpikirnya. Atau dilakukan pembuktian terbalik, darimana saja uang yang ia dapatkan selama ini,” tuntasnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar