Akademisi Dukung DPRD Ambil Langkah Tegas Soal Videotron

Senin, 09 Oktober 2017
Penayangan iklan produk tembakau di halaman kantor Pemerintah Kota Bandarlampung tepat berada diatas kaligrafi Al-Qur'an. Foto: Lampungcentre.com

Lampung Centre – DPRD Kota Bandar Lampung masih menunggu sikap pemerintah kota untuk menindaklanjuti surat rekomendasi  nomor 050/150/II.01-170/2017 yang ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung Herman HN untuk menertibkan media luar ruang videotron yang melanggar aturan.

Jika pemkot tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, DPRD kota Bandar Lampung khususnya Komisi II akan menggambil langkah tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Poltak Aritonang mempertanyakan sikap pemkot yang terkesan mengabaikan rekomendasi DPRD tentang pelanggaran videotron. “Yang kami sesalkan mengapa pemkot tidak berani menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD untuk menertibkan peneyangan videotron yang menyalahi aturan,” kata Poltak, Senin (9/10).

Poltak mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung terkait tindaklanjut sikap pemkot yang tidak mengindahkan surat rekomendasi.

Anggota Komisi II Bandar Lampung M.Yusuf Erdiansyah Putra membenarkan bila DPRD tengah menyusun langkah khusus terkait sikap pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dan durasi penayangan iklan produk tembakau yang dianggap menyalahi aturan.

“Komisi II sepakat akan menempuh langkah yang lebih tagas untuk menyikapi persoalan ini, namun sebelum itu dilakukan kami terlebih dahulu konsultasi dengan pengamat hukum,” kata lelaki yang akrab disapa Pangeran.

Sementara itu Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila) Dr (cand) Yusdianto Alam mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dihasilkan dengan cara-cara yang halal, sah, dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Jangan pemkot  berniat meningkatkan PAD kemudian menabrak peraturan perundang-undangaan hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru.

“Kalau mereka melanggar aturan untuk meningkatkan PAD artinya, mereka tidak patuh undang-undang dan pendapatan yang diperoleh tersebut sudah dapat dipastikan cacat hukum,” kata Yusdianto.

Yusdianto berharap, agar pemkot bersikap tegas dan menyampaikan kepada publik mengapa sampai saat ini belum melakukan penindakan terhadap videotron yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum dengan menayangkan iklan produk tembakau dengan durasi hampir 24 jam.

“Makanya kita perlu DPRD untuk kemudian mempertanyakan dan memberikan rekomendasi bahwa yang dilakukan itu salah.Maka pihak terhait harus baca dulu PP itu, yang pertama durasi waktu tayang, kemudian lokasinya sudah bener atau tidak,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga sangat mendukung pihak DPRD yang berencana mengambil langkah tegas untuk menyikapi persoalan ini. Jika memang DPRD memerlukan pandangan hukum terkait persoalan ini, dirinya mengaku siap untuk memberikan penjelasan serta penerangan hukum terkait dugaan pelanggaran penayangan iklan pada media luar ruang videotron.

Boleh, silahkan. Itulah tugas dari dewan untuk mempreser kebijakan eksekutif yang keliru. Jika memang dibutuhkan nanti akan kita jelakan. Kalau memang iklan itu dengan alasan untuk PAD nggk masalah, asal disesuaikan dengan lokasi, durasi tayang, kemudian berapa potensi pendapatan yang didapat. Kalau dengan waktu tayang 24 jam kemudian nominal yang dihasilkan kecil, jelas perlu dipertanyakan mengapa?” ujarnya. (Septa Herian Palga)

Videotron dipersimpangan Jl. Kartini – Wolter Monginsidi – A.Yani. (Foto : Lampungcentre.com)

 

Videotron di halaman kantor Plaza Pos Jl. Kota Raja. (Foto: Lampungcentre.com)

Videotron di Jalan P.Antasari yang juga menayangkan iklan produk tembakau hampir 24 jam.

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar