Akrobat Sutono Tabrak Aturan Tikam Petahana

Kamis, 04 Januari 2018
Sekretaris Dearah Provinsi Lampung. Sutono. Foto:Ist

Lampung Centre – Paska resmi ditetapkan PDIP sebagai pendamping Herman HN dalam pilgub 2018, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Sutono ramai menghiasi pemberitaan media masa.

Ramainya nama Sutono sebagai bahan pemberitaan media masa bukan tanpa alasan. Pasalnya, selain dianggap menyalahi aturan langkah yang diambil Sutono dianggap menikam petahana Ridho Ficardo dalam kompetisi pikada yang akan digelar Juli mendatang.

Sikap Sutono yang menghadiri agenda partai serta resmi diusung sebagai cawagub PDIP, dianggap menabrak undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rusli, mengatakan jika pencalonan Sutono di Pilgub Lampung belum mencopot jabatannya pada hari ini.

“Ya memang benar, beliau (Sutono) belum mengundurkan diri sebagai sekdaprov,” kata Rusli, seperti yang dikutip fajarsumatera, Kamis (4/1).

Menurut Rusli, Sutono memasuki masa pensiun sebagai ASN sekira sembilan bulan kedepan. Dan soal keputusannya yang maju di pilgub 2018, kata dia, sesuai Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Dan dalamm pasal 119, apabila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon,” ungkapnya.

Masih katanya, dalam PP No 11 Tahun 2017, mengatur lebih rinci pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti tertuang pada Pasal 254 ayat 1-5.

Di antara poin yang ada dalam PP tersebut adalah PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Dimana, dalam PP itu, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. PNS yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS, namun tetap melaksanakan pencalonan maka tetap harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

“Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS-nya berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum,” ungkapnya.

Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem Lampung meminta Bawaslu Lampung untuk memanggil Sekprov Lampung Sutono terkait kehadirannya dalam agenda politik pengumuman pasalangan cagub-cawagub dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Kamis (4/1).

Menurut Ketua BAHU Nasdem Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, kehadiran Sutono dalam pengumuman pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh DPP PDIP telah menyalahi aturan. Hal tersebut mengingat, Sutono yang masih aktif sebagai PNS mestinya mengundurkan diri sebelum maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Herman HN.

“Kami sangat menyangkan terkait hadirnya pak Sutono sebagai Sekda Provinsi aktif yang turut hadir dalam kegiatan politik yang seharusnya sebelum hadir dalam panggung politik tersebut sebaiknya pak Sutono  memberikan pemberitauan atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan PNS nya,” ujar Direktur LBH WFS itu, Kamis (4/1).

Mantan direktur LBH Bandar Lampung menjelaskan dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 sudah dijelaskan bahwa PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik

“Kan sudah jelas bahwa PNS dalam Undang undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dan  peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 terkait pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil bahwa PNS dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wahrul mempertanyakan kapasitas Sutono. Apalagi, Sutono adalah seorang birokrat murni sehingga paham tentang aturan tersebut.

“Kan gak mungkin pak Sutono gak paham soal aturan itu beliau itu adalah simbol dan panglima sebagai lokomotif terdepan tauladan ASN di Lampung ini, bisa rusak mental ASN di bawah beliau kalau latah dan ikut-ikutan tontonan politik semacam ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Wahrul, Bawaslu harus segera memanggil Sutono agar dapat menjelaskan sehingga tidak ada persepsi negatif.

“Ini harus diluruskan dan segera beri sangsi moral kita harus lebih objektif melihatnya. Maka Bawaslu jangan diam segera panggil dan harus jelas hasilnya, jangan diem-diem terus hilang,” tutupnya. (dbs/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar