Andi Surya: Berdalih Kebohongan, PT KAI Ingin Abadi Menjajah Bangsa Sendiri

Rabu, 28 November 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Anggota DPD RI Asal Lampung, Andi Surya menilai pembayaran ganti rugi lahan grondkaart yang dilakukan Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Belanda yang telah lunas pada 2003 lalu, hanyalah dalih palsu PT KAI untuk mengelabui masyarakat agar dapat menguasahi lahan bantaran rel.

Kebijakan dengan alasan Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hukum kepada Belanda berdasarkan Verdeel Wet atau UU Pembagian Hasil tahun 1969, yang sempat ramai menjadi bahan pemberitaan media pada Agustus lalu itu, dianggap Andi Surya hanyalah akal-akalan PT KAI agar abadi menjajah bangsa sendiri sehingga dapat terus menerus menarik sewa tanah dan mematok-matok lahan warga untuk kepentingan yang tidak jelas.

Menyikapi hal ini, Andi Surya, membeberkan bukti-bukti, jika tidak benar Pemerintah Indonesia telah melakukan pembayaran atas lahan-lahan tersebut.

“Pertama, ketika Indonesia merdeka, maka semua lahan-lahan di Republik ini secara ‘deyure’ maupun ‘defacto’ dikuasai oleh negara, tanpa syarat, sebagaimana amanat Proklamasi Kemerdekaan RI dan UUD45 pasal 33 ayat 1, bahwa tanah air udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarnya utk kemakmuran rakyat,” terang Andi Surya, Rabu (28/11).

Kedua, atas dasar apa Kementerian Keuangan melakukan pencicilan hutang lahan grondkaart yang notabene lahan grondkaart adalah wilayah negara kesatuan RI. Sementara pasca kemerdekaan RI, pemerintah menyadari dokumen grondkaart bukan merupakan alas hukum pemerintah Hindia Belanda untuk memiliki dan menguasai lahan di sepanjang rel KA di republik ini.

Ketiga, dalam pernyataan Direktur Aset Kementerian Keuangan ketika rapat dengar pendapat bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI secara tegas tidak pernah menyinggung hal-hal terkait pelunasan hutang lahan grondkaart kepada Pemerintah Belanda. Yang ada, justru terungkap fakta lahan-lahan grondkaart tidak tercatat dalam sistem administrasi manajemen akuntansi barang milik Negara.

Artinya, lahan bantaran rel KA adalah lahan bebas milik Negara yang siapa pun dapat memiliki. Pernyataan Kementerian Keuangan saat itu, semua tercatat secara kenegaraan di sistem administrasi DPD RI baik rekaman pembicaraan rapat maupun dokumen rapat tertulis.

Keempat, jika benar Kementerian Keuangan telah melunasi cicilan lahan grondkaart kepada Pemerintah Belanda, logikanya dokumen asli grondkaart diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Faktanya, hingga hari ini PT. KAI tidak dapat menunjukkan bahkan ketika rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu, Direksi PT. KAI tidak mampu menunjukkan dan membuktikan dokumen asli grondkaart.

“Saya berkesimpulan bahwa ini semua hanya isapan jempol PT. KAI untuk mengelabui masyarakat bantaran rel KA di seluruh Indonesia, agar terus menerus dapat menarik sewa tanah dan mematok-matok lahan warga untuk kepentingan yang tidak jelas”. Urai Andi Surya.

Sebab, dalam tugas dan fungsi lembaga BUMN kereta api sesuai UU Perkeretaapian No. 23/2007, jelas Andi Surya, adalah melakukan operasional kereta api yang terdiri dari gerbong-gerbong, lokomatif KA, kantor dan peron-peronnya, lainnya termasuk rel KA dan bantaran 6 meter kiri dan kanan rel adalah milik negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perkeretaapian.

“Jadi PT. KAI sesungguhnya sesuai UU cuma sebagai operator sistem perkeretaapian Indonesia, oleh karenanya tidak perlu menjadi ‘Londo Ireng’ yang menjajah bangsa sendiri”. Pungkas Andi Surya. (Rls/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar