Anggota DPR dan Penegak Hukum Layak Dihukum Berat Bila Terlibat Korupsi

Kamis, 18 Februari 2016
Ilustrasi korupsi. Foto:Ist

Bandarlampung, LC- Anggota DPR dan aparat penegak hukum yang terlibat sebagai pelaku kejahatan korupsi harus dihukum lebih berat. “DPR selaku perancang regulasi. Kemudian, aparat penegak hukum mulai dari pengacara hingga hakim pun dianggap patut dihukum lebih berat bila terlibat pelaku korupsi. DPR, hakim, jaksa, pengacara, saya kira itu prioritas juga karena kami penegak hukum,” ujar Advokat Saor dalam diskusi di Jakarta, Kamis (18/2).
Saor beralasan, aparat penegak hukum tentunya jauh lebih memahami hukim dibandingkan orang yang berlatar belakang lain. Mereka juga lebih tahu mana yang salah dan benar di mata hukum. Jika tahu salah namun masih dilakukan, Saor menganggap orang itu patut mendapat hukiman berat. “Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk belajar hukum, tapi dirusak dengan korupsi. Kalau kita saja kotor, bagaimana kita membersihkan?” kata Saor.
Saor pun setuju jika hukuman mati diterapkan untuk terpidana kasus korupsi kelas kakap. Aturan hukuman mati pun tertera dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”Hukuman saat ini jangan sampai penafsiran sempit. Kalau kami korupsi, hukum semaksimal mungkin. Kalau tidak, nanti mereka masih bisa dadah-dadah,” kata Saor saat dikutip kompas.com.
Selain itu, Saor menganggap perlu adanya hukuman berupa kerja sosial seperti menyapu jalanan dan membersihkan kamar mandi. Dengan demikian, akan menimbulkan efek malu pada pelaku. (Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar