Aries Sandi Dituding Terlibat Ijin Batu Makmur

Kamis, 12 Maret 2015
Gambar Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra. Sumber: Detiklampung.com

Lampung Centre – DPRD Lampung menegaskan akan mendorong kasus PT. Batu Makmur sampai tuntas. Apalagi permasalahan ini disebut-sebut melibatkan Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra lantaran diduga turut membubuhkan tandatangan dalam perijinan hutan kawasan produksi di kawasan register 18 yang merupahkan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ya, dewan juga meminta agar penegak hukum melakukan pengusutan soal perijinannya,” kata Sekertaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, Rabu (11/3/2015).

Dikatakanya, beberapa waktu sidak Komisi II DPRD Provinsi Lampung terkait lahan pertambangan PT Batu Makmur indikasi masuk dalam hutan produksi kawasan register 18, semakin kuat. Sebab, berdasarkan peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung – Bengkulu, lokasi pertambangan masuk kawasan register 18.

Dari hasil monitoring yang dilakukan BPKH Wilayah XX, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KHPL) Pesawaran dan didampingi PT Inhutani V, PT Terbagi Subing Batu Betuah serta PT Batu Makmur atas lokasi pertambangan tersebut hasilnya, kurang lebih 6,01 Ha areal tambang PT Batu Makmur masuk di wilayah register 18 hutan produksi.

“Berdasarkan hasil pendataan wilayah hutan produksi register 18 dengan skala 1:25000 Lampiran Berita Acara Tata Batas (BATB) seluas kurang lebih 6,01 Ha berada di Kawasan hutan produksi. Dengan rincian, 3,81 Ha, areal pengolahan batu, dan 2,21 Ha areal pertambangan,” jelas, Joko Santosa, didampingi Mingrum Gumai dan Ketua Komisi II, Hantoni Hasan.

Kemudian, lanjutnya, hasil wawancara dengan PT Batu Makmur, pihak perusahaan tidak memiliki ijin pinjam pakai dengan kawasan hutan untuk penambangan batu. “Namun, perusahaan itu, mendapat ijin dari pihak pemerintah daerah (Pemda) Pesawaran. Dimana sudah dua kali mengurus ijin, di tahun 2008-2013 untul ijin pertama, dan 2013-2018 untuk yang kedua. Penandatanganan ini, juga diduga ada keterlibatan Aries Sandi, Bupati setempat, karena menandatangani,” tuturnya.

Menurutnya, bila hal nanti itu terbukti PT Batu Makmur berada di register 18, penegak hukum dapat memberikan sanksi kepada para pemberi ijin. “Siapa saja yang memberikan ijin bisa terlibat tak terlepas Bupatinya,” kata dia.

Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Joko dan Mingrum pun bahkan akan ada sanksinya karena memberikan ijin di lokasi tanah hutan produksi. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar