Arinal – Nunik Terancam Pidana dan Didiskualifikasi dari Pilgub

Senin, 02 April 2018
Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. (Foto: net)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Adanya dugaan pembiaran yang dilakukan pasangan calon (Paslon) nomor 3 Arinal -Chusnunia (Nunik) terkait maraknya anak-anak dan remaja dibawah umur ketika menghadiri kegiatan kampanye di lapangan Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan sangat berbuntut panjang. Sampai-sampai panitia penyelenggara dan Paslon terancam dikenakan sanksi tindak pidana.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menjelaskan secara tegas bahwa dalam kegiatan kampanye politik tidak diperkenankan ada keterlibatan anak-anak atau remaja berusia dibawah 17 tahun.

Berdasarkan aturan dan Kesepakatan Instrumen International Konvesi PBB Tentang Hak Anak panitia penggara dan Paslon dapat dikenakan sanksi tindak pidana bahkan dipenjara.

“Menyelenggarakan Kampanye terbuka Pasangan Calon (Paslon) pemimpin daerah dengan menghadirkan pekerja seni dengan berbagai cara konser musik, lomba dan lain-lain sebagai bungkus dari daya tarik menghadirkan massa khususnya anak-anak dibawah usia 17 tahun yang belum mempunyai hak politik untuk memilih, menurut UU RI nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kesepakatan Instrumen International Konvesi PBB Tentang Hak Anak, Paslon dan panitia peyelenggara kampanye dapat dikenakan sanksi tindak pidana penjara,”urai Aris Merdeka sirait, Senin (2/4).

Dikatakannya, Paslon yang dengan sengaja membiarkan Panitia Penyelenggara menghadirkan atau mendatangkan dan  melibatkan anak dibawah usia 17 tahun dalam kegiatan politik di dalam dan diluar ruang, baik dengan cara menirukan simbol-simbol partai dan meneriakan nama calon dan memakai atribut Paslon dan partai, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dapat mendiskualifikasi Paslon dan melaporkan tindak pidana pemilunya kepada Kepolisian.

”Inilah salah satu langkah untuk melindungi Anak dari eksploitasi politik yang sedang marak dalam menghadapi Pilkada serentak Juni 2018,” tegasnya.

Dia berharap agar semua paslon dan Parpol dalam Pilkada 2018 agar tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak dalam segala bentuk kampanye politik, selain itu ia meminta agar masyarakat selektif serta cerdas dalam menentukan pilihan serta agar orang tua tidak mengajak dan mengikutsertakan anak-anak dala  kampanye semua paslon.

“Keselamatan anaklah yang paling utama. Belajar demokrasi bagi anak bukan dengan cara mencelakan anak dan menanamkan nilai-nilai kebencian pada Anak,” tutupnya. (Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar