Bawaslu: Pemberi dan Penerima THR Dari Paslonkada Terancam Dipidana

Kamis, 24 Mei 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tidak memperbolehkan pasangan calon (paslon) kepala daerah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Bahkan Bawaslu tidak memperkenankan paslon bupati, walikota dan gubernur memberikan THR kepada masyarakat dalam bentuk sembako ataupun uang.

“Kalau paslon ingin membagikan takjil (makanan untuk berbuka puasa) itu tidak masalah,” kata Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Kamis (24/5).

Pemberian THR itu ditujukan untuk para pekerja dari perusahaan tempatnya bekerja dan bukan dari paslon.

“Kalau paslon itu mempunyai perusahaan dan memiliki para pekerja, itu baru tidak masalah, silahkan saja. Karena dia pengusaha dan memiliki kewajiban memberikan THR ke para pekerjanya,” jelasnya.

Jika nantinya ditemukan adanya pembagian THR dari para pasangan calon kepala daerah, maka pihaknya akan memperkarakannya. Karena hal tersebut masuk dalam bagian kampanye politik uang (money politik) dan termaksud dalam tindak pidana pemilu.

“Nanti akan kita perkarakan kalau ada hal demikian. Bahkan masuk ke dalam sentra Gakkumdu sebagai tindak pidana pemilu,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu Lampung untuk mengawasi secara ketat perbuatan money politik dari paslon pasca persiapan menuju pilkada 27 Juni 2018.

“Makanya kami sering mengumpulkan dan mensosialisasikan ke Bawaslu provinsi untuk mengawasi secara ketat perbuatan money politik dari paslon.Jangan sampai nanti adalagi pembagian susu ataupun gula di Lampung. Itu sudah kita minta untuk dihentikan, bahkan kita sita,” ucapnya. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar