Belum Ada Laporan Ke Polda, Inspektorat dan BK Gerak Cepat

Rabu, 17 Oktober 2018
Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, yang tandatangannya dalam surat undangan hearing komisi I dipalsukan. (Foto: dok)

Bandarlampung (Lampung Centre) – Sampai hari ini, Rabu (17/10), belum ada pihak yang melapor ke Mapolda Lampung terkait kasus dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman, dalam surat undangan rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I dengan Tim Pansel Sekdaprov pada Selasa (9/10) lalu.

Kendati demikian, pihak yang saat ini menangani kasus itu baik dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung maupun Inspektorat telah bergerak cepat melakukan pendalaman dengan memeriksa beberapa saksi. Kemarin (Selasa, 16/10), BK telah memeriksa tiga anggota dewan Komisi I, sementara Inspektorat juga memeriksa tiga staf komisi yang dianggap mengetahui akar rumput persoalan.

Ketiga anggota komisi I DPRD Lampung yang telah dipanggil BK yakni, Apriliati dari fraksi PDIP, Suprapto dari fraksi PAN dan I Made Suarjaya dari fraksi Gerindra.

“Kita hari ini mengundang tiga orang anggota komisi I. Pertanyaan kita mengarah soal mekanisme yang dilakukan  menyangkut masalah penjaringan pimpinan calon sekdaprov Lampung,” kata Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Fadri Auli, Selasa (16/10).

BK menanyakan kepada ketiga anggota dewan itu tentang dasar komisi I memanggil Plt Sekda, Biro Hukum, BKD dan Inspektorat pada Senin (8/10) lalu.

“Pertanyaan kita mengarah pada apa yang menjadi dasar, apakah ada yang mengadu atau ada yang curhat baik secara langsung hadir ataupun melalui surat. Ternyata dasar mereka hanya menjalankan fungsi pengawasan. Karena informasi yang tersebar dari pemberitaan di media terkesan ada ketidakadilan. Jadi itu yang menjadi dasar pertanyaan kita,” ungkapnya.

Setelah BK mendapatkan keterangan dasar pemanggilan beberapa satker tersebut, barulah BK mengarah pada dasar pemanggilan Tim Pansel Sekdaprov, yang surat undangannya dipersoalkan dan viral selama sepekan terakhir ini.

“Kita juga menanyakan anggota komisi I, apakah sebelumnya sudah ada rapat pertama sebelum timsel. Mereka menjawab tidak ada, Tetapi mereka mendapat undangan melalui via SMS atau Wa. Misalnya Prapto mendapat SMS atau WA pada pukul 18.00 WIB  sore. Begitupun dengan Apriliati dan Made,” ungkapnya.

Dihadapan BK, anggota dewan beralasan dasar pemanggilan Tim Pansel Sekdaprov karena tidak puas dengan keterangan SKPD sehingga ingin mendengar penjelasan tim pansel.

“Banyak yang dihadirkan bukan orang berkompeten. Karena RDP itu tidak dihadiri oleh kepala SKPD sehingga jawaban dari perwakilannya tidak tahu atau bukan kewenangan saya. Sehingga mereka merasa tidak puas dengan jawaban itu, kemudian ada yang nyeletuk mengusulkan mengundang timsel,” ungkapnya.

Namun para anggota yang dipanggil BK, tidak bisa menjawab target hearing dengan tim pansel. Karena setiap mengundang hearing dengan mitra kerja, DPRD harus ada target yang harus dihasilkan.

“Kemudian saya menanyakan tadi, tujuan dan targetnya apa. Ini yang saya agak bingung dengan mereka, biasanya kalau ingin mengundang mitra, kita ada target yang akan kita hasilkan. Kita menanyakan apa targetnya, ternyata mereka sendiri tidak memiliki target itu. Makanya saya katakan komisi I tanpa perencanaan matang dan hanya semata-mata menjalankan tugas,” ungkapnya.

Setelah mendengar dan menghimpun semua jawaban para wakil rakyat, BK nantinya akan menggelar rapat untuk menentukan putusan.

Di tempat terpisah, Inspektorat juga memeriksa tiga Orang Staf komisi I DPRD Lampung yang dianggap mengetahui titik awal pemalsuan tandatangan Johan Sulaiman.

Berdasarkan pantauan dilapangan, tiga orang yang dipanggil oleh  Inspektorat Yakni Joko serta dua orang staff Komisi I DPRD Lampung.

Sayangnya, Joko dan dua rekannya memilih enggan jawab pertanyaan media. Dia memilih meninggalkan ruang pemeriksaan dan langsung masuk ke mobil.

Inspektur Lampung, Syaiful Dermawan membenarkan pihaknya memanggil tiga orang terkait persoalan pemalsuan tanda tangan tersebut. “Iya sudah kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan,” kata dia.

Terkait sikap apa yang dilakukan, dia mengaku masih akan didalami terlebih dahulu hasil pemeriksaan tersebut. Tentunya dasarnya adalah PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

 “Sementara saya belum mendapatkan laporan dari Inspektur Pembantu (Irban). Yang jelas jika ada pelanggaran kita tindak sesuai dengan regulasi itu,” kata dia.

Sementara itu Inspektur Pembantu (Irban) Wil II Inspektorat Lampung Pahrina tidak mau merinci hasil pemeriksaan.

“Masih proses pemeriksaan ya,  tidak bisa kita ungkapnya dulu,”ujarnya singkat. (Sp/fs/red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar