Berkas Hacker LPSE Asal Lampung Segera Disidangkan

Rabu, 27 Juli 2016
Ilustrasi. Gambar: Ist

Lampung Centre – Berkas perkara MH, peretas sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik milik pemerintah pusat dan daerah dalam waktu dekat ini akan duduk di kursi pesakitan. 

“Karena proses penyidikan terhadap tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU Kejaksaan Agung, dan direncanakan hari ini akan dilaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Lampung,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya, Rabu (27/7).

MH diamankan penyidik Bareskrim pada 25 Maret 2016 lalu. Dia dikenakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penyelidikan polisi, MH ternyata tidak beraksi sendiri. Dia menyuruh seseorang berinisial ER untuk berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam aksi peretasan itu.

Penyidik yang melakukan pengembangan kemudian berhasil membekuk ER pada Kamis (2/7) sekitar pukul 18.25 WIB di Bandarlampung.

ER merubah dokumen peserta lelang yang lain supaya tidak memenuhi syarat lelang, sehingga pelaku dapat menentukan pemenang tender yaitu perusahaan yang dikehendaki pelaku.

Beberapa barang bukti yang berhasil disita polisi dari ER seperti 1 unit Ipad yang dipergunakan ER untuk mengakses server virtual, 2 unit HP dan 4 sim card perdana serta 1 unit modem internet.

MH diciduk Bareskrim Polri akhir Maret lalu. MH diduga meretas sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik milik pemerintah pusat dan daerah sehingga mempersulit pesaingnya ikut tender.

MH yang juga kontraktor asal Lampung ini diketahui meretas sistem sehingga peserta tender kesulitan masuk dan apabila masuk ke sistem, dokumen dihilangkan.

“Pelaku telah bertindak sebagai super user pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Agung Setya.

MH bekerja dengan kelompoknya yang sekarang masih diburu. MH dikenakan UU ITE. “Beberapa LPSE yang sudah diterobos adalah beberapa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi di Sumatera, Jawa, Maluku serta LPSE kabupaten dan Kota di Sumatera, Banten, DKI dan Sulawesi,” jelas Agung. (*)

 

 

Sumber: jpnn.com

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar