Berpotensi Rugikan Petani dan Negara, Disbun Lampung Harus Diaudit

Minggu, 17 April 2016
Ilustrasi Petani Tebu. Gambar:Ist

Lampung Centre – Pengelolaan dana bantuan sosial pengembangan tanaman tebu Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015 di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung harus diaudit secara khusus oleh instusi yang berwenang, baik oleh lembaga audit pemerintah maupun non-pemerintah.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Lampung yang tidak mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dalam menerapkan besaran dana penerima bansos jelas melanggar aturan.

Dalam Permentan jelas diatur jika anggota kelompok tani tebu berhak menerima dana untuk perluasan lahan tebu sebesar Rp 18. 200.000 dan rawat ratoon sebesar Rp 8.250.000/hektarnya. “Disbun dalam hal ini jelas mengabaikan Permentan sebagai dasar hukum, jika menerapkan dana bansos lebih kecil untuk penerima. Ini jelas melanggar. Saya sependapat apa yang dikatakan Pak Dedi Hermawan (Akademisi Unila) disbun harus diaudit soal bansos ini,” ujar pemerhati sosial, Rijal di Bandarlampung, Minggu (17/4).

Menurut Rijal, kebijakan yang diambil Disbun Provinsi Lampung berpotensi merugikan petani penerima bansos serta merugikan keuangan negara.

Diketahui, Disbun Provinsi Lampung tidak mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dalam menerapkan besaran dana penerima bansos.

Pelaksana bansos 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuli Yusnanto beralasan saat menetapkan besaran dana penerima bansos berpedoman pada daftar isian pengguna anggaran (DIPA) kegiatan tersebut. “Kami berpedoman ke DIPA. Kami menyesuaikan dengan anggarannya,” jelas Yuli Yusnanto, Jumat (15/4).

Yuli Yusnanto juga mengaku tidak mengetahui rumor adanya pemotongan enam (6) persen dari petani tebu penerima bansos di Kabupaten Waykanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. “Saya ga tau soal itu,” kata dia.

Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Lampung Dedi Hermawan menilai jika dilihat dari kacamata hukum, ada pelanggaran hukum pelaksanaan bansos pengembangan tanaman tebu yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dedi mengatakan, Permentan Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 merupakan dasar hukum bagi Disbun Provinsi Lampung dalam melaksanakan progam dari Kementerian Pertanian.

Menurut Dedi, aparat penegak hukum agar menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan auditor pemerintah maupun non pemerintah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan anggaran bansos tersebut. “Makanya perlu diaudit untuk mengetahui apakah penggunaan anggarannya sudah sesuai aturan? Kalau tidak sesuai, aparat penegak hukum harus mendalami penyimpangan dana bonsos tersebut. Apalagi pengunaannya sudah tutup anggaran,” ujarnya. (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar