BK Diminta Ungkap Motif Pemalsuan Tandatangan Surat Hearing

Kamis, 11 Oktober 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Wakil Ketua DPRD provinsi Lampung Imer Darius telah meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung mengusut tuntas dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman agar komisi I bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) Sekdaprov pada, Selasa (9/10) lalu.

“Kita sudah koordinasi dengan pimpinan BK agar segera ambil langkah. Karena kita mau tanya apa motifnya pimpinan komisi menyuruh itu,” kata Imer Darius, Kamis (11/10).

Komisi I DPRD Lampung dinilai telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD setempat. Biasanya surat undangan untuk SKPD itu ditandatangani oleh koordinator komisi. Sementara undangan untuk pihak luar, seperti pansel biasanya harus dirapimkan dulu, kemudian baru diterbitkan surat tersebut.

“Kita tidak pernah dibahas di rapim. Jadi saya kira komisi I telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD Lampung. Selain itu, ia meminta fraksi partai, jika ada pimpinan komisi yang tidak kompeten. Kita minta fraksi menggantinya,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius menyindir sikap pimpinan komisi I yang seolah tidak gentle mengakui telah menyuruh stab memalsukan tandatangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) Sekdaprov pada Selasa (9/10) lalu.

“Jangan dibuang ke stab komisi. Jadi harus gentle kalau memang itu perintah agar stab komisi melakukan itu, ya harus diakui. Karena koordinatir komisi sudah klarifikasi tidak pernah tandatangan. Kemudian pimpinan komisi saudari Ririn Kuswantari bilang bahwa ini kesalahan stab komisi”kata Imer, Kamis (11/10).

Permasalahan ini, kata Imer merupakan bentuk kelalaian yang disengaja atau adanya unsur kesengajaan. Karena, Stab komisi tidak mungkin berani membuat surat kalau tidak ada perintah dari pimpinan.

“Saya ini sudah 10 tahun di DPRD, jadi tidak ada stab yang pernah membuat atau memalsukan surat dan tidak akan berani membuat surat kalau tiudak ada perintah dari pimpinan komisi. Jadi, semua harus bertanggung jawab, karena ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja, ada unsur kesengajaannya,”ungkapnya.

Sementara itu, Inspektorat provinsi Lampung akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan oknum sekretariat komisi I atas dugaan memanipulasi tandatangan Wakil Ketua DPRD. Johan Sulaiman.

Hal ini untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi komisi I DPRD Lampung yang menyatakan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekdaprov disinyalir terdapat manipulasi tanda tangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi 1. Tetapi murni kelalaian staf sekretariat komisi.

Kepala Inspektorat provinsi Lampung, Saiful Darmawan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk tim investigasi.
“Tim investigasi sudah dibentuk dan segera akan kita lanjuti. Karena sudah masuk pemberitaan yang menjadi konsumsi publik,” katanya, Kamis (11/10). (Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar