Bola Panas Dugaan Pemotongan Dana Bansos Dilempar ke Jabuk

Kamis, 14 April 2016
Ilustrasi kasus bansos. gambar:Ist

Lampung Centre – Rumor adanya pemotongan enam (6) persen dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 41.320.112.000 yang dialokasikan untuk pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah makin bergulir.

Rojali selaku Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang belum lama menjabat, enggan menjalankan disposisi dari Kadisbun Edi Yanto untuk menjelaskan progam bantuan dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.  Rojali meminta bawahannya Kasi Teknik Budi Daya,  Desti Arisandi menggantikan posisinya untuk memberi penjelasan progam tersebut sesuai intruksi kepala dinas.

Awalnya, Desti mengarahkan wartawan lampungcentre.com yang mewawancarainya agar menemui kepala bidang yang lama, Jabuk yang kini bertugas di Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Lampung. Menurut Desti, saat program bansos untuk kelompok tani tebu berjalan, Jabuk merupakan pejabat yang bertanggungjawab mengelola anggaran dari APBN 2015. “Ke pak Jabuk aja sih mas, di dinas pertanian. Dia yang lebih paham, kan dia PPK-nya (pejabat pembuat komitmen),” ujar Desti di ruang kerjanya, Senin kemarin (11/4).

Desti berkilah kurang memahami kegiatan tersebut dengan alasan ia baru satu bulan berdinas di dinas perkebunan provinsi, “Saya baru dirolling ke sini (dinas perkebunan),” kata dia.

Ketika dikomfirmasi adanya dugaan pemotongan enam persen dari bansos tersebut, Desti Aris Sandi mengatakan, dana  enam persen yang diambil bukanlah pemotongan. Hal itu terjadi berdasarkan kesepakatan bersama. “Bahasanya bukan pemotongan. Itu kan kesepakatan,” kata Desti.

Jabuk sendiri ketika ditanya kaitannya dengan progam bansos Kementerian Pertanian 2015 menyatakan jika dirinya tidak lagi berwenang memberi keterangan. Sebab, kata dia, Ia sudah bukan lagi sebagai pegawai Disbun Lampung. Meski ketika progam tersebut berjalan ia pejabat yang bertanggungjawab, pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang lebih berwenang menjelaskannya. “Bukan hak saya lagi menjelaskanya, saya bukan lagi pegawai di sana (disbun). Tanya dengan disbun,” kata Jabuk melalui sambungan teleponnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Edi Yanto membantah jika Desti Arisandi tidak memahami tugas pokok dan fungsi selaku kasi teknik dan budi daya. Menurutnya, Desti bukan  orang baru di satkernya. Desti pada tahun 2013 lalu pernah penangani progam yang sama.

Edi Yanto juga membantah rumor yang beredar jika progam tahun lalu diberlakukan pemotongan enam persen bagi petani penerima bansos. Menurut dia, pernah ada pemotongan enam persen untuk fee dari bansos tersebut pada tahun anggaran 2008 silam. Pemotongan dimaksud untuk memperkuat pemodalan koperasi yang mengelola bansos tersebut. “Itu dulu, kalau yang tahun 2015 ga ada potong-memotong,” ujar dia.

Untuk diketahui, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015 mengalokasikan APBN untuk dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung seperti, dana bansos sebesar Rp 41.320.112.000 untuk pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah. Kemudian Kementerian Pertanian juga mengalokasikan APBN Rp 46.238.000.000 untuk tujuh (7) kegiatan pengadaan barang berupa truk angkutan tebu 13 unit, grab laoder 14 unit, GPS 98 unit, harvester 6 unit, pompa air 130 unit, dan traktor 19 unit.

Koperasi Raja Pemuka Manis Indah (Way Kanan) bermitra dengan pabrik gula PT. PSMI, Koperasi Ratu Manis (Lampung Utara) bermitra dengan pabrik gula Bunya Mayang, Koperasi Padat Karya (Tulangbawang Barat) bermitra dengan pabrik gula PT.Gunung Madu, dan Koperasi Karya Madu Mandiri (Lampung Tengah) bermitra dengan PT.Gunung Madu ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan kegiatan yang menghabiskan APBN  sebesar Rp 87.558.112.000.

Beberapa kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu anggota Kelompok Tani di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah mengatakan, dana bansos perluasan perkebunan tebu itu dikelola koperasi Karya Madu Mandiri yang bermitra dengan pabrik  PT. Gunung Madu.  Petani menerima bantuan sebesar Rp 16.040.000/hektar. Namun, dari bantuan tersebut ada pemotongan enam persen. “Kurang lebih bantuan kami itu dipotong Rp-960.000-Rp1.000.000. Kalau kata ketua kelompok (ketua kelompok tani) permintaan pemotongan dari orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan,” kata warga Desa Komering Agung yang juga diamini rekan kelompoknya sambil berpesan agar namanya tidak ditulis dalam pemberitaan ini.

Warga itu juga enggan menyebutkan nama orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan provinsi Lampung atau dari dinas perkebunan kabuten Lampung Tengah. Ia beralasan takut dikemudian hari akan mengalami masalah dan secara pribadi tidak mengenal secara akrab orang-orang tersebut. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar