BPK Diminta Awasi Proyek Rehab Rumah Dinas Gubernur Rp 10 Miliar

Rabu, 21 September 2016
Dinas Pengairan dan Pemukiman mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk merehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Lampung atau yang biasa juga disebut Mahan Agung meski kondisinya maih layak huni. Foto: Ist

Lampung Centre – Koalisi Anak Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung untuk mengawasi proyek rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan Gubernur Lampung (DPP-JK.133) dengan nilai pagu Rp 10.000.000.000,00 dengan ketat.

Koordinator Koalisi Anak Rakyat, Darwis menilai, ada kejanggalan dari proyek yang dikerjakan PT. Citra Kurnia Waway tersebut. Menurutnya, diduga terjadi persekongkolan niat jahat yang dilakukan Pokja ULP Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dalam meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang tender.

Darwis mengatakan, Pokja ULP DPP Provinsi Lampung memenangkan PT Citra Kurnia Waway yang melakukan penawaran sebesar Rp 5.000.000 atau hanya (0,0005 %) dari nilai pagu. “Proyek ini diikuti 13 peserta lelang. Mungkinkah perusahaan lain tidak berani menawarkan selisih lebih dari Rp 5 juta? Ini yang patut diusut oleh aparat yang berwenang,” tegas Darwis di poskonya, Kamis (22/9).

Selain itu, jelas Darwis, terjadi tumpang tindih anggaran dengan Biro Umum Setda Provinsi Lampung. Biro Umum juga mengadakan  tujuh (7) paket pengadaan langsung (PL) pemeliharaan pintu dan jendela gedung Mahan Agung, Lamban Agung, dan Nowo Agung dengan masing-masing nilai Rp 150.000.000. “Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan lagi, rekanan diyakini tidak akan mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai rencana gambar, rencana anggaran belanja (RAB) seperti yang diatur dalam perjanjian kontrak,” jelas Darwis.

Darwis juga mengatakan, proyek tersebut sangat menciderai masyarakat kecil. Pemerintah menggaungkan efesiensi anggaran negara daerah yang berdampak pada pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan, DPP melakukan pemborosan mengalokasikan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk merehabilitasi rumah dinas gubernur Lampung yang saat ini belum diperlukan karena masih dalam kondisi layak huni.

Sementara itu, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. Kepala DPP Provinsi Lampung dan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat ditemui. (Red)

 

 

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar