BPK-RI Mentahkan Difisit Rp1,7 Triliun Yang Digaungkan Arinal

Jumat, 21 Juni 2019
Gambar Ilustrasi. Sumber: Ist

Bandarlampung (Lampung Centre) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Lampung memberikan bantahan kepada publik tentang difisit APBD tahun 2018 sebesar Rp1,7 Triliun seperti yang diutarakan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Bantahan tersebut diutarakan Kepala Subauditorat Lampung Nugroho Heru Wibowo saat Workshop hasil pemeriksaan semester I tahun 2019. “Kita (BPK-RI) tidak sebutkan berapa jumlah defisit dalam hasil pemeriksaan. Karena dikemudian hari pemprov Lampung akan mengalami permasalahan keuangan,” kata dia, Jum’at (21/6).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun 2018, Pemprov Lampung hanya mengalami defisit anggaran mencapai Rp500 miliar. Dengan rincian realisasi pendapatan pemprov Lampung Rp 6,8 triliun, lebih kecil dari besaran belanja yang mencapai Rp 7,3 Triliun. “Tidak seperti yang disampaikan gubernur Lampung Arinal. Karena per 31 Desember 2018 defisitnya Rp500 miliar,” ungkapnya.

Kendati demikian, berbagai upaya dilakukan pemprov Lampung untuk menutupi defisit tersebut. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 600 miliar. Langkah selanjutnya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di APBD 2017 sebesar Rp 50 miliar.

Kemudian, tahun 2018 Pemprov Lampung mengeluarkan sebagian uangnya untuk diinvestasikan ke 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Lampung Jasa Utama, Wahana Raharja dan Bank Lampung. “Ternyata masih ada silpa Rp 90 miliar,” ungkapnya.

Kedepan, ia mengingatkan pemprov Lampung masih memiliki kewajiban untuk membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke 15 kabupaten/kota dengan kisaran diatas Rp 700 miliar. (red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar