BPK Undang KOAR Bahas Penyimpangan Pengadaan Sound Sistem Islamic Center Tubabar

Jumat, 11 November 2016
Gambar ilutrasi

Lampung Centre – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, hari ini, Jumat (11/11) mengundang Koalisi Anak Rakyat (Koar) dengan membawa dokumen yang dimiliki terkait Pengadaan Sound Sistem Islamic Center dan Gedung Sesat Agung Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2,4 miliar.

Humas BPK RI Perwakilan Lampung Yanuar mengatakan, pihaknya terbuka dan mempersilahkan Koar Lampung menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran pengadaan sound sistem tersebut. Menurutnya ini baru pertama kali terjadi lembaga swadaya masyarakat meminta BPK RI melakukan audit investigasi. “Kita hargai, silahkan datang melapor dan disertai dokumen pendukung,” kata Yanuar kepada lampungcentre.com kemarin, (10/11).

Sementara itu, Koordinator Koar Lampung Darwis mengatakan BPK RI melakukan audit investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oknum pejabat Bagian Perlengkapan Setda Tulang Bawang Barat pada pengadaan Sound Sistem Islamic Center dan Gedung Sesat Agung tahun anggaran 2016 sebesar Rp 2,4 miliar. Darwis mengatakan, pihaknya akan meminta secara resmi dan menyerahkan dokumen terkait pengadaan tersebut. “Besar potensinya pengadaan sound itu dimarkup harga satuannya. Kami yakin ada kerugian negara, makanya untuk mengetahui pasti BPK selaku lembaga remi melakukan audit investigasi agar diketahui pasti berapa nilai kerugian negara,” tegas Darwis.

Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Apriansyah sebelumnya membantah apa yang ditudingkan Koar Lampung. Apriansyah mengatakan saat menentukan harga satuan pengadaan sound, pihaknya sudah melakukan survei harga pasar. Selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Apriansyah mengaku tidak berani melakukan penyimpangan wewenang jabatan apalagi sampai menyimpangkan anggaran. Terlebih, pengadaan barang dan jasa tersebut untuk digunakan keperluan masjid. “Ga lah, tidak mungkin bermain. Ini sensisitif, staf saya juga tidak mungkin. Apalagi Pak Bupati juga mengingatkan untuk bekerja sesuai aturan,” kata Apriansyah melalui sambungan teleponnya.

Apriansyah menyatakan siap untuk diperiksa dan diaudit penggunaan anggaran untuk Sound Sistem tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan ia juga siap diperiksa oleh aparat penegak hukum, jika nanti Koar Lampung mengadukan persoalan ini ke Kejati Lampung. “Kita siap diperiksa. Sekarang ini juga sedang diperiksa BPK,” katanya. (Iwan Kodrat)

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar