BPN Bentuk Tim Terpadu Way Dadi

Kamis, 21 April 2016
Gambar Ilustrasi. Sumber: Ist

Lampung Centre – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengejar proses pembebasan aset lahan Way Dadi seluas kurang lebih 89 hektare (Ha). Selain masih menunggu data inventarisasi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung selaku leading sektor pendataan, juga akan membentuk tim terpadu.

Kepala Kanwil BPN Lampung Iing Sarkim mengatakan, pihaknya akan membentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti penyelesaian setelah izin pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dikeluarkan beberapa waktu lalu.

“Tim terpadu yaitu dari Kanwil BPN Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, Camat Sukarame dan kelurahan yang ada di dalam HPL tersebut. Ada tiga kelurahan berarti, karena ada tiga HPL di sana (Way Dadi). Tim segera kami bentuk, mungkin minggu depan lah ya. Setelah itu langsung gerak melakukan sosialisasi,” ujar Iing saat ditemui di ruang kerjanya usai rapat koordinasi dengan instansi terkait, Kamis (21/4).

Setelah tim terpadu terbentuk, lanjut Iing, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudian baru pendataan atau inventarisasi objek dan subjek. “Objek adalah tanah bidang per bidang yang dikuasai oleh masyarakat. Subjeknya adalah ingin mengetahui siapa orang yang menguasai tanah pada saat ini di sana (Way Dadi),” kata Iing.

Selanjutnya, terus Iing, setelah proses inventarisasi objek-subjek selesai, tim terpadu akan melakukan pengukuran tanah bidang per bidang. Nantinya, lanjut Iing, akan didapatkan data yuridis dari masing-masing pemilik bangunan, yang kemudian dikumpulkan, untuk dibuatkan peta bidang tanah, atau data nominatif.

“Data nominatif itu yang memuat peta bidang tanah dan data yuridis. Data itu (nominatif) sebagai bahan penilaian untuk diajukan kepada tim appraisal. Setelah ada penilaian dari tim appraisal, nanti akan muncul berapa kewajiban pembayarannya oleh masyarakat. Setelah pembayaran dilakukan, baru diterbitkan sertifikatnya. Sertifikat dikeluarkan oleh BPN kabupaten/kota,” jelasnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar