BSPS Disunat, Si Miskin Menjerit

Senin, 21 Desember 2015
Gambar: Net

Bandarlampung, LC – Program Bantuan Setimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015 di Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat (TBB) Bandar Lampung, dihujani keluhan langsung dari masyarakat penerima bantuan. Mereka menjerit, lantaran tiba-tiba terjadi pemotongan tidak jelas yang dilakukan oleh oknum bernama Reza.

BSPS merupakan program yang digagas pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar memiliki tempat tinggal layak. Program ini berbeda dengan program bedah rumah milik pemerintah kota Bandar Lampung. Jika program bedah rumah milik pemerintah menggunakan dana APBD, dan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. BSPS yang berasal dari APBN diberikan dalam bentuk material seperti semen, bata, pasir, serta bahan bangunan lainnya sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat penerima bantuan.

Sebelum menerima BSPS, masyarakat terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh konsultan yang telah dipilih langsung oleh Kemenpera RI. Pendataan tersebut salah satunya bertujuan untuk mengetahui berapa rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat yang layak mendapatkan bantuan BSPS. Pendataan dilakukan pada 2014.

Setelah dilakukan pendataan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan BSPS dari Kemenpera RI melakukan verifikasi berkas hasil kerja konsultan pendataan. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 428 masyarakat di kota Bandar Lampung dianggap layak untuk menerima bantuan BSPS. Namun setelah diverifikasi, terjadi pengurangan. Masyarakat Bandar Lampung yang layak menerima bantuan hanya 364 warga.

Jumlah tersebut dibagi untuk emat kecamatan yakni Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Sukarame, dan Way Halim. Warga terbanyak yang menerima BSPS berada di kecamatan TBB, yakni sebanyak 168 warga.

Celakanya, bantuan dari Kemenpera RI di Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, ternodai dengan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum bernama Reza. Pemotongan tersebut nilainya berfariatif, sesuai bantuan yang diterima masyarakat. Untuk yang menerima bantuan Rp10 juta dipotong Rp1,5 juta, dan yang mendapat Rp15 juta dipotong Rp2,5 juta.

Masyarakat penerima bantuan merasa sangat keberatan dengan adanya pemotongan tersebut. Apalagi, mereka tidak diberitahu terlebih dahulu oleh pihak panitia bila akan ada pemotongan. Akibat pemotongan itu, banyak masyarakat yang tempat tinggalnya terancam tidak selesai karena material yang mereka terima jauh panggang dari api.

Alhasil, masyarakat yang rumahnya sudah dibongkar habis, melakukan segala upaya. Termasuk mengutang bahan bangunan kepada tetangga sesama penerima bantuan agar pengerjaannya dapat selesai tepat waktu. “Kami tidak tahu kalau akan ada pemotongan seperti ini,” ujar salah seorang masyarakat penerima bantuan, beberapa hari lalu.

Cerdiknya, pemotongan tersebut dilakukan oknum dengan modus markup harga serta pengurangan volume bahan bangunan. Contohnya pasir, untuk pengajuan dengan nilai uang sebesar Rp650 ribu yang seharusnya menerima pasir kurang lebih sebanyak 5 kubik, dikurangi menjadi 2,5 kubik. Begitupun dengan pengajuan material lainnya.

Ternyata, jeritan masyarakat seputar pungli dengan modus pengurangan material sudah lebih dulu diketahui pamong setempat. Lurah Sukarame II M.Ramli mengaku pernah mendengar adanya keluhan terkait pengiriman material yang jika harga satuannya dikalulasi dalam bentuk rupiah, sangat jauh dari harga pasaran.

Kendati mengetahui hal itu, M.Ramli mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab pada program ini dirinya merasa tidak terlalu dilibatkan lantaran pihak kelurahan hanya terlibat dalam pengurusan sporadik (surat-menyurat tanah). Sesuai intuksi walikota Bandar Lampung untuk pengurusan sporadik pihak kelurahan tidak pernah meminta biaya kepada masyarakat.

Meski tidak terlalu paham, Ramli sendiri mengaku mengetahui oknum Reza. Dia pernah beberapa kali bertemu dengan oknum yang diduga mendalangi praktek pungi ini. Namun, dirinya tidak bisa memberi keterangan secara gamblang apa kapasitas Reza dalam program BSPS di lingkungan yang dipimpinya. “Setahu saya dia tinggal di Kuripan,” kata dia.

Setelah mengetahui ada kecurangan pada program BSPS di wilayah kerjanya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Pemerintah Kota Bandar Lampung langsung memanggil Kordinator Wilayah (Korwil) Sumatera III Bagian Selatan, Deni, serta Kordinator Kota (Korkot) Bandar Lampung, Mardiana.

Semula Mardiana tidak menyangka bila telah terjadi praktek pungli pada program BSPS di kelurahan Sukarame II, Teluk Betung Barat. Apalagi, pada program ini masyarakat bukan menerima dalam bentuk uang tunai, melainkan bentuk material langsung dari toko yang ditunjuk para penerima bantuan.

Mardiana menjelaskan, tidak ada panitia BSPS di Kelurahan Sukarame II bernama Reza. Dikatakannya, pada program ini ada beberapa fasilitator, diantaranya ialah Paimo yang disebut-sebut para penerima bantuan ialah salah satu komplotan oknum yang melakukan pungli. Paimo merupakan fasilitator yang memiliki SK dari Kordinator BSPS Kota Bandar Lampung.

Setelah mendengar kabar ini, dirinya langsung terjun ke lapangan guna mencari kebenaran kabar miring tersebut. Benar saja, setelah mengkroscek langsung ternyata kabar adanya pungli bukanlah sekedar isu. Banyak penerima bantuan menyampaikan keluhannya langsung kepada Mardiana.

Setelah memastikan kebenaran kabar tersebut, Mardiana beraksi. Sehari kemudian, dirinya langsung mengumpulkan seluruh fasilitator BSPS di Kelurahan Sukarame II untuk berikan pengarahan serta meminta kepada pihak yang terlibat untuk mengembalikan uang tersebut kepada masyarakat. Tak sampai disitu, Mardiana juga melaporkan pristiwa ini kepada PPK di Kemenpera RI.

Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, PPK meminta Mardiana untuk melayangkan surat teguran kepada para fasilitator yang ditembuskan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kecamatan TBB, serta Kelurahan Sukarame II. Surat tersebut berisi permintaan agar pihak yang dianggap terlibat baik oknum maupun pihak toko, menggembalikan dana yang telah diselewengkan dengan batas waktu hingga akhir Desember mendatang. “Jika tidak biar pihak berwenang yang mengambil sikap,” tegas Mardiana.

Sementara itu, Paimo yang dianggap salah satu komplotan pungli membantah tudingan tersebut. Dirinya merasa tidak pernah menjalin kerjasama dengan oknum bernama Reza untuk meminta bagian kepada masyarakat penerima bantuan.

Dirinya menjelaskan, sesaat dirinya ditunjuk sebagai fasilitator oknum Reza pernah menyambangi kediamannya untuk membicarakan masalah tersebut. Pada saat itu, oknum Reza meminta Paimo untuk ikut serta melakukan kerjasamanya dengan masyarakat penerima bantuan. Namun, ketika itu Paimo menolak permintaan oknum Reza karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Beberapa hari setelah itu, oknum Reza kembali menyambangi kediaman Paimo dan memberikanya uang tunai sebesar Rp10 juta sebagai ucapan terima kasih. Merasa tidak enak, Paimo mengambil uang tersebut dan menitipkannya ke salah satu bangunan pemasok material yang telah menjadi mitra proram BSPS ini. “Saya merasa tidak enak dengan Reza kalau menolak kue itu,” ujar Paimo.

Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber, oknum Reza merupakan kerabat Zuhanif selaku fasilitator yang memiliki SK dari konsultan pendataan program BSPS pada 2014 silam. Hingga berita ini diturunkan, oknum Reza belum bisa ditemui dan dimintai keterangan seputar dugaan pungli tersebut. (Laporan: Septa Herian Palga/LC)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar