Dana Hibah KPU Bandarlampung Rp 10.528.857.900 Langgar Aturan

Senin, 27 Juni 2016
Sekretaris KPU Kota Bandarlampung Zainuddin. Foto:Ist

Lampung Centre – Dana hibah dari Pemerintah Kota Bandarlampung untuk KPU Kota setempat tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10.528.857.900 diduga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung  Nomor: 25/LHP/XVIII.BLP/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, hibah untuk KPU Kota Bandarlampung Rp 10.528.857.900 dan Panwas Kota Bandarlampung Rp 4.056.162.000 belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran SP2D serta dokumen pertanggungjawaban hibah, menunjukkan terdapat belanja hibah kepada instansi vertikal tersebut yang belum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelas LHP BPK tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, Trisno Andreas enggan memberi keterangan terkait dana hibah tersebut. Trisno beralasan bukan wewenangnya untuk menjelaskan hal tersebut.”Itu bukan ranah saya. Tugas saya sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU,” kilah Trisno Andreas melalui pesan singkat (SMS), Senin (27/6).

Hal senada disampaikan Sekretaris KPU Kota Bandarlampung Zainuddin. Zainuddin bahkan mengaku tidak mengetahui jika dana hibah untuk KPU Kota Bandarlampung jadi temuan BPK RI Perwakilan Lampung. “Nah, saya malah belum tau informasinya kalau dana hibah jadi temuan BPK. Coba nanti saya koordinasi dengan BPKAD,” ujar Zainuddin.

Menurut Zainuddin, Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan hibah ke KPU Kota sebesar Rp 19 miliar untuk pelaksanaan pemilihan walikota tahun 2015. Dana tersebut banyak dialokasikan untuk honor panitia pelaksana kecamatan dan kelurahan. “Dana Rp 19 miliaran itu lebih setengahnya untuk honor PPK dan PPS. Cobalah nanti saya cari tahu,” tandas Zainuddin.

Zainuudin juga enggan berkomentar adanya dugaan dana tersebut  upaya pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung 2015.  (Iwan Kodrat)

 

 

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar