DBM Bantah Evaluasi Panja DPRD

Rabu, 18 Mei 2016
Kondisi Ruas Jalan Provinsi Jati Mulyo-Metro Kibang. Foto: Septa Herian Palga

Lampung Centre –  Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung tidak terima evaluasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang menyebutkan banyak ruas jalan provinsi di kabupaten/kota kondisinya rusak dikarenakan adanya penurunan kualitas pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Febrizal Levi menyatakan, hasil pembangunan jalan sudah diuji kualitasnya. Konsultan pengawas yang dipercaya juga tidak lepas mengawasi pembangunan jalan  mulai dari tahap awal sampai dengan pembangunannya selesai. Hasil dari pembangunan tersebut diperiksa melalui uji laboratorium. Kemudian, terus Levi, pemeriksaan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dan Inspektorat. “Kualiatas dalam hal seperti apa pernyataannya. Saya juga bingung kualitas mana lagi,” bantah Levi kemarin.

Menurut Levi, pihaknya sudah berusaha semaksimal menghasilkan pembangunan jalan dengan kualitas baik. Akan tetapi,  faktor cuaca dan kendaraan yang melintas dengan beban berlebih membuat kondisi ruas jalan cepat rusak. “Kami sudah berusaha. Bukan tidak sependapat mungkin usaha kami masih dianggap kurang. Buatan Tuhan aja bisa rusak apalagi buatan manusia,” kilah Levi.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2015 menyatakan, banyak ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan bervariasi.

Hal ini dikarenakan buruknya perencanaan yang dilakukan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung, serta lemahnya pengawasan pembangunan jalan yang dilakukan pimpinan satuan kerja, konsultan pengawasan, Inspektorat,  DPRD Lampung dan aparat penegak hukum bidang pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Jika hal ini tidak diperbaiki atau ditingkatkan, sangat diragukan jalan provinsi dalam kondisi mantap seperti yang ditargetkan gubernur bisa tercapai,” jelas Ketua Panja DPRD Lampung Tony Eka Chandra di Balai Keratun kompleks kantor gubernur Lampung, Senin, (16/5).

Tony menjelaskan, kerusakan infrastruktur jalan raya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah.  Dampaknya secara langsung yang diterima masyarakat, diantaranya pendapatan masyarakat menurun serta melonjaknya harga kebutuhan pokok. “Pendapatan masyarakat petani menurun dikarenakan akses jalan yang sulit sehingga mobilitas manusia dan barang terhambat,” pungkas Tony.

Pemprov, terus Tony, dalam hal ini DBM segera membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di seluruh kabupaten/kota. UPTD DBM dapat membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan pemeliharaan jalan di masing-masing kabupaten/kota. Selain bertugas melakukan pemantauan kondisi jalan rusak, UPTD juga bertugas melakukan perbaikan jalan rusak yang membutuhkan perbaikan secepatnya.  “Dengan pembentukan UPTD diharapkan meminimalisiri kerusa jalan milik provinsi di kabupaten. UPTD ini nantinya bertanggung jawab atas kondisi jalan rusak di wilayahnya,” ujarnya. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar