Delapan Perusahaan Penyiaran “Bodong”, Tiga Milik Pemerintah

Rabu, 06 April 2016
Gambar Ilustrasi. Sumber: Ist

Lampung Centre – Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Lampung merilis ada delapan perusahaan penyiaran tidak mengantongi izin atau ilegal alias bodong. Dari delapan perusahaan penyiaran yang terdata tersebut tiga diantaranya milik pemerintah daerah (Pemda) yang biaya oprasionalnya bersumber dari APBD.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi mengatakan KPID sudah memberikan “Lampu Merah” kepada perusahaan penyiaran yang sampai saat ini belum mengantongi izin.

“Jadi dari hasil keterangan, KPID sudah memberikan lampu merah kepada lembaga penyiaran tersebut. Yakni, Radio Metropolis milik Pemkot Metro yang sudah berdiri sejak tahun 2004 tidak memiliki izin, jadi ilegal,” kata Bambang di ruang kerja nya, Rabu (6/4).

Setelah diadakan penelusuran dan dengan dikeluarkan surat rekomendasi yang diterimanya pada 6 April. Kedelapan perusahaan penyiaran ilegal tersebut antara lain;

1.Radio Metropolis Metro

2. Radio Pemerintah Pringsewu

3. Televisi Daerah Pringsewu

4. Radio Sanatana Dharma Lampung Tengah

5. Radio SIP Lampung Tengah

6. Radio Mandiri Lampung Tengah

7. Radio Harmoni dulunya bernama Radio Albayan Bandar Lampung

8. Radio Khilafathul Muslimin Bandar Lampung.

“Jadi ada tiga lembaga penyiaran yang dimiliki Pemda yaitu satu di Metro dan dua di Pringsewu yang menggunakan APBD dalam pengoperasiaanya, juga belum berizin alias ilegal. Sedangkan sisanya dimiliki plat hitam. Karena belum juga ada izin operasionalnya seharusnya ditindak tegas. Kalau saya Ketua KPID pasti sudah saya gotong itu delapan lembaga ilegal,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, Tamri mengatakan, menurut UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kedelapan lembaga/perusahaan penyiaran yang tidak berizin masuk dalam katagori tindak pidana.

“Yang punya kewenangan untuk menindak ini adalah kepolisian. Untuk itu dalam minggu ini akan dikoordinasikan dengan pihak Polda, agar kita bisa memberikan sikap secara resmi terkait penertiban lembaga penyiaran ini,” katanya.

Menurut Tamri sejak KPID dibentuk pada tahun 2004. Periode kedua dilantik pada 2008 dan periode ketiga dilantik 2015. Selama ini pihaknya telah melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran tersebut.

“Pembinaan dulu baru tindakan, sejak awal kami fokus pada pembinaan persuasif. Kami pun mendorong untuk melakukan proses perizinan, jadi baru hari ini kami lakukan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ke depan pihaknya akan berkoordinasi dan memberikan informasi kepada kepolisian. Selanjutnya kepolisian yang akan memproses radio tersebut. “Kami takutnya kepolisian belum mengtahui UU ini secara detil. Ini kan di pasalnya kepolisian yang punya kewenangan memproses radio yang belum berizin, kami sebagai legulator akan secepat mungkin kasih konfirmasi kepada kepolisian,” tandasnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar