Demokrat Setuju Amandemen UUD 1945

Selasa, 12 April 2016
Sekretaris Fraksi Demokrat, MPR RI Khatibul Umam. foto: Septa

Lampung Centre – Fraksi Partai Demokrat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI setuju adanya perubahan (Amandemen) Undang-undang Dasar 1945 untuk memperkuat fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di parlemen.

Sekretaris Fraksi Demokrat, MPR RI Khatibul Umam mengatakan, gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik. “Terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah,” kata dia usai menutup sosialisasi empat (4) pilar demokrasi di Bandar Lampung, Senin malam (11/4).

Menurut dia, sangat disayangkan wewenang DPD RI seperti yang diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hanya bersifat pengajuan atau berbentuk rancangan saja. Sementara, kewenangan untuk mengesahkan sebuah UU berada tangan DPR dan pemerintah. “Ini yang sangat disayangkan, Ini yang harus diperkuat. Dari hanya berwenang mengusulkan undang-undang, dapat pula ikut mengesahkan seperti teman-teman DPR RI,” ujarnya.

Khatibul tidak sependapat adanya wacana membubarkan DPD Ri di parlemen. Sebab, kata dia, DPD mempunyai peran penting untuk kemajuan suatu daerah. “Peran DPD sebenarnya sangat penting, tinggal diperkuat saja wewenangnya. Untuk itu harus ada amandemen. Demokrat setuju jika harus amandemen UUD 1945,” pungkas dia (Iwan Kodrat)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar