Dianggarkan Rp92,5 Miliyar, Bawaslu Seperti Tidak Kerja

Jumat, 20 Juli 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya menguras uang rakyat. Seperti itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya di Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

Bagaimana tidak. Untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemerintah daerah menggelontorkan dana yang sangat besar yakni Rp92,5 Miliyar dari APBD 2018.

Uang yang banyak itu, diberikan ke Bawaslu dengan harapan dapat bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan. Sehingga proses demokrasi berjalan bersih, termasuk dari politik uang.

Namun kenyataannya, masyarakat dibeberapa daerah banyak menemukan adanya praktik politik uang yang diduga dilakukan tim pemenangan paslon Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik).

Perbandingan antara kinerja dan uang yang telah diberikan ke Bawaslu untuk melakukan pengawasan, saat ini tengah didalami Panitia Khusus (Pansus) Politik Uang DPRD Lampung. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Mingrum Gumay usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) panitia khusus dengan Kesbangpol Lampung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/7).

Ningrum menjelaskan, untuk mensukseskan Pilgub Lampung 2018, DPRD menyetujui anggaran sebanyak Rp382.9 miliyar. Dengan rincian, khusus buat pengawasan Bawaslu Lampung Rp92,5 miliyar, Polda Lampung Rp20 miliyar, dan Korem 043/Gatam sebesar Rp2,5 miliyar. Selebihnya Rp267,9 miliyar untuk penyelenggara yakni KPU Lampung.

“Dari 15 kabupaten/kota, masyarakat malah yang melaporkan terjadinya politik uang berikut saksi dan barang bukti. Penyelenggara pilgub yang dibiayai APBD malah tak ada temuan,” ujarnya.

Politisi Fraksi PDI-P ini menegaskan, pansus politik uang hanya akan fokus pada pertanggungjawaban anggaran Bawaslu yang tidak sesuai dengan kinerja. Bukan dengan hasil sengketa dugaan politik uang yang terstruktur, sistimatik, dan masif (TSM).

“Anggarannya dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat sesuai Pasal 8 UU No.15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara,” katanya.

Untuk itu, pansus politik uang akan kembali panggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilgub Lampung, karena pada Rabu (18/7), lembaga tersebut tidak hadir tanpa ada pemberitahuan. (*/dbs/Septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar