Diduga Ada Konflik Kepentingan, Dery Hendryan Tak Layak Kembali Daftar Komisioner KI Lampung

Selasa, 22 Oktober 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dery Hendryan diduga tak layak kembali ikut seleksi calon Komisi Informsi Provinsi Lampung. Pasalnya, Dery yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung diduga keras tidak profesional dalam menjalankan tugas. Disinyalir, Dery Hendryan mudah diintervensi oleh pihak luar, utamanya pemerintahan.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sering dikalahkannya pemohon informasi ketika bersengketa dengan dinas atau instansi pemerintah di wilayah Kota Bandar Lampung, meski informasi yang diminta oleh pemohon tersebut dalam UU No 14 Tahun 2008 merupakan informasi yang tidak dikecualikan.

Kekalahan pemohon dalam sengketa informasi tersebut diduga disebabkan oleh keterlibatan Melisa, seorang pejabat di Biro Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung yang faktanya adalah isteri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan.

Seorang sumber yang namanya minta dirahasiakan menjelaskan, dalam setiap sidang sengketa di Komisi Informasi, pihak dinas atau instansi di wilayah Kota Bandar Lampung selalu diwakili oleh Ibu Melisa.

“Wajar jika pemohon selalu kalah, karna diduga pasti ada konflik kepentingan antara Ketua KI dan Isterinya. Bahkan, diduga, Dery Hendryan mengatur, mengarahkan, dan membantu setiap sengketa yang ditangani isterinya,” terang sumber tersebut.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Lampung Dedy Hermawan turut prihatin atas adanya permasalahan conflict of inters (konflik kepentingan) yang mendera Komisi Informasi Lampung tersebut. Menurutnya, kedepan Panitia Seleksi Komisi Informasi Lampung wajib waspada, jangan sampai Komisi Informasi kembali diduduki oleh orang-orang yang tidak profesional dan mudah diintervensi.

“Tugas komisioner terpilih kelak sangat lah berat. Mereka harus mampu memastikan agar masyarakat mendapatkan informasi secara maksimal. Komisi Informasi sebagai simbol keterbukaan informasi publik di Indonesia, jangan sampai justru sebaliknya. Komisi Informasi justru menjadi penghambat agar informasi tidak sampai pada masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan Dedy Hermawan, Pansel mesti jeli, ke depan komisioner terpilih harus berintegritas tinggi dan memiliki rekam jejak yang baik dan komitmen terhadap upaya penciptaan keterbukaan informasi publik.

“Harus orang-orang yang berani menegakan aturan. Karena mereka akan berhadapan dengan lembaga pemerintahan atau birokrasi yang berfikirnya selalu lambat. Jangan dipilih orang-orang yang berpotensi memiliki konflik kepentinga, atau orang yang diduga bakal mengalami bias dalam menjalankan tugas,” tutupnya. (Jan/*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar