Dinas Pertanian Dituding Mark-Up Harga Bantuan Cabai

Kamis, 22 September 2016
Ilustrasi Petani Cabai

Lampung Centre – Dinas Pertanian Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dituding melakukan mark-up harga pada kegiatan peningkatan produksi Sayuran dan tanaman obat Bantuan Pengembangan Kawasan cabai di Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai pagu Rp. 2.100.000.000.

Koordinator Koalisi Anak Rakyat Lampung, Darwis Sesfransisco mengatakan, aparat penegak hukum harus pro aktif menindaklanjuti dugaan korupsi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung untuk kegiatan pengembangan kawasan cabai yang dananya bersumber dari APBN Tugas Perbantuan Kementerian Pertanian.

Darwis menjelaskan, CV Agro Pangan Gemilang menawar dari nilai pagu sebesar Rp 2.097.787.500,00 yang digunakan untuk membeli Benih Cabai 975 Sachet, Pupuk NPK 18.750 Kg,  Pupuk Organik 412.500 Kg, Insektisida 150 liter, Fungsida 150 liter, Mulsa Pelastik 675 roll dan Ajir (Penyangga batang) 54.750 unit.

Menurut Darwis, hasil survei harga di beberapa distributor pertanian, tujuh item barang tersebut hanya menghabiskan dana sebesar Rp 1,376,831,000-1.500.000.000. Harga sudah termasuk PPN 10 % dan keuntungan rekanan. “Sementara dinas pertanian menganggarkan dana Rp 2.100.000.000. Ini yang diperlu diusut oleh aparat penegak hukum,” tegas Darwis di poskonya, Kamis (22/9).

Darwis juga mengatakan, diduga ada persekongkolan niat jahat yang dilakukan Pokja ULP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura saat menunjuk CV Agro Pangan Gemilang sebagai pemenang lelang dengan sistem negosiasi. Hal dapat dilihat dari penawaran dilakukan CV Agro Pangan Gemilang yang hanya Rp 2.000.000.000 (0,001 %). “Ini diduga sengaja dilakukan kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan golongan dari paket kegiatan tersebut,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Lana Rekhyanti dan Sekretaris, Jabuk belum bisa dimintai konfirmasinya terkait hal tersebut di atas. Nomor ponsel pribadi keduanya dalam keadaan tidak aktif.

Sementara itu, Ketua Pokja ULP Dinas Pertanian Provinsi Lampung Andi Widjonarko membantah, jika ada persekongkolan saat menunjuk CV Agro Pangan Gemilang. Menurutnya, penetapan CV Agro Pangan Gemilang sebagai pemenang tender sudah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah. “Apalagi soal harga satuan itu bukan ranah saya. Yang menentukan orang dari Dinas Pertanian Pesisir Barat selaku  PPK-nya,” ujar Andi. (Red)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar