Dinas PU Jangan Paksakan Proyek Rumdis Wakil Walikota dan Ketua DPRD Balam!

Kamis, 01 Maret 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) – Pengadaan Rumah Dinas (Rumdis) Wakil Walikota dan Ketua DPRD Bandar Lampung  yang masing-masing menelan anggaran daerah sebesar Rp2,5 miliyar, menurut masyarakat lebih baik dibatalkan karena dianggap tidak mengedepankan kepentingan Rakyat.

Pengadaan kedua gedung itu, hanya dianggap sebagai pemborosan anggaran yang dilakukan pemerintah di tengah krisisnya keuangan daerah seperti yang sedang terjadi saat ini.

Pemerhati Masalah Pengadaan Barang dan Jasa, Gunawan Handoko mengatakan, jika bicara strategi pembangunan semestinya pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat, itulah guna adanya skala prioritas.

“Betul memang kalau pengadaan gedung untuk pejabat negara itu ada aturannya, artinya tidak melanggar. Tapi mengapa sih harus sekarang, ketika keuangan daerah sedang kembang kempis. Kita kan tahu masih ada masalah yang harus diselesaikan pemerintah misalnya tunjangan kinerja dan bantuan langsung untuk masyarakat, yang sampai hari ini belum diselesaikan,” kata Gunawan Handoko, Kamis (1/3).

Dirinya menambahkan, jika boleh kritis semestinya Pemerintah Kota Bandar Lampung jangan banyak program pembangunan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat hanya demi  mengedepankan dan memaksakan pencitraan semata.

Apalagi, lanjutnya, pengadaan kedua rumah dinas untuk para petinggi pemerintahan ini diperkirakan akan menelan anggaran daerah yang tidak sedikit karena kemungkinan akan dibangun secara bertahap. Untuk itu, dirinya berahap, agar para petinggi yang akan dibangun rumah dinas itu untuk iklas dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

“Kalau saya melihat pengadaan dua gedung ini belum terlalu urgent. Apalagi pengadaan itu tidak akan langsung sekaligus, pasti bertahap. Artinya untuk wakil rakyat yang ada di DPRD ini harus legowo sedikit lah. Toh mereka juga tidak ada akan memakainya, terutama ketua DPRD,” ujarnya.

Sementara, Pjs Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar menegaskan menolak pembangunan rumah dinas wakil wali Kota Bandar Lampung. Karena saat ini pemeritah Kota tidak ada anggaran.

Dirinya juga mengaku sangat menyayangkan sikap dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung yang sudah lebih dulu menggelar tender, padahal anggaran tidak ada.

“Anggaran rumah dinas wakil wali kota kita cancel, saya sayangkan  juga, kok PU malah berani gelar tender, padahal uang tidak ada” kata Yusuf Kohar.

Berdasarkan data pengumuman LPSE Kota Bandar Lampung dua kegiatan pembangunan dua rumdis tersebut berada di satker dinas Pekerjaan Umum Kota  Bandar Lampung menggunakan APBD tahun  anggaran 2018.

Tender pembangunan rumah dinas wakil wali kota digelar lelang   13 Febuari,  yang diikuti tujuh  rekanan , dengan pemenang  CV Gunung Perkison Jaya (GPJ) yang beralamat di Jalan Darusalam No.36 LK II RT 005 Segalamider – Kemiling – Bandar Lampung, dengan nilai  penawaran  Rp 2.499.600.000,00.

Sedangkan  Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD juga berada di satker PU  dengan pemenang CV. Abdi Prima Jaya yang berada di Jalan Laks Martadinata Lk. III No. 23 RT. 036 Pesawahan Teluk Betung Selatan – Bandar Lampung, dengan harga penawaran  Rp 2.485.540.000,00.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Bandar Lampung, Supardi menjelaskan jika sudah melewati tahap lelang pekerjaan akan tetap dilaksanakan. “Kalau kami, setelah dilelang ya akan kami laksanakan,” ujar Supardi. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar