Disbun Lampung Diduga Markup Harga Traktor

Senin, 24 Agustus 2015
Traktor New Holland. Gambar: Globalutmaning

Bandarlampung – Lampung Centre : Guna mendongkrak produksi gula di Lampung, Dinas Perkebunan tahun ini mengadakan 19 unit traktor yang rencananya akan dialokasikan ke Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah,Way Kanan serta Tulangbawang Barat. Sayangnya, pengadaan tersebut justru diduga kuat menjadi ladang praktek korupsi para petinggi disbun. Bahkan untuk menutupi praktek kotor yang telah terhendus media masa, pihak Dinas Perkebunan merubah dokumen Rencana Umum Pengadaan meski telah terjadi penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga.

Sebelum mencuat di media masa, dokumen Rencana Umum Pengadaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terdapat dua kegiatan pengadaan traktor yakni pengadaan Fertilizer, Traktor, Handreftractometer dengan pagu Rp11.858.000.000 yang menggunakan pemilihan penyedia melalui metode lelang sederhana, dan pengadaan 19 unit traktor dengan pagu Rp14.207.358.000 dengan pemilihan penyedia melalui sistem e-Purchasing yang keduanya bersumber dari dana APBN 2015.

Namun setelah ramai diberitakan, dokumen pengadaan milik Dinas Perkebunan yang ditunjukan kepada publik mendadak terjadi perubahan. Pengadaan 19 unit traktor dengan pagu Rp14.207.358.000 berubah menjadi Rp.18.050.000.000, sementara pengadaan Fertilizer, Traktor, Handreftractometer dengan pagu Rp11.858.000.000 yang sebelumnya direncanakan melalui metode lelang sederhana mendadak dihapus oleh pokja sesuai intruksi pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Anahnya perubahan dokumen RUP dilakukan Dinas Perkebunan setelah penandatanganan kontrak. Mengingat sebelumnya Kepala Bidang Produski Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jabuk mengatakan, bila Disbun dan Altrak1978 selaku pihak ketiga, telah melakukan penandatanganan kontrak untuk pengadaan 19 unit traktor.

Menurut Jabuk, perubahan RUP tersebut terjadi karena adanya kesalahan ketika mencantumkan dokumen. Kendati demikian dirinya mengatakan, saat ini dokumen RUP telah diperbaiki. Dan pengadaan traktor untuk kegiatan peningkatan produksi tebu telah direfisi menjadi Rp18.050.000.000, angka tersebut sesuai dengan perubahan yang dilakukan pemerintah pusat. “Perubahan pagu tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dilakulan Pokja ketika mencantumkan dokumen RUP. Bahkan untuk diketahui pengadaan traktor ini telah 4 kali dilakukan perubahan, dan perubahan itu dilakukan pemerintah pusat,” terangnya, Senin (24/8/2015).

Sementara itu, ketika disinggung adanya nuansa markup seperti yang dilansir penggiat anti korupsi @rumahpena98 melalui jejaring sosial twitter, sosok yang disebut-sebut sebagai oknum pemegang kuasa penuh seluruh kegiatan di Disbun ini membantah hal tersebut. Menurutnya, pagu yang tercantum yakni Rp18.050.000.000 sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Disini tertera dengan jelas pengadaannya. Untuk harga traktornya Rp622juta tapi itu belum termasuk perangkat lainnya,” kilahnya.

Menurut @rumahpena98 pada pengadaan traktor type New Holland 76105-4WD (105HP) pejabat Dinas Perkebunan diduga berupaya bermain nakal lantaran perubahan pagu dari Rp14.207.358.000 menjadi Rp18.050.000.000 syarat dengan praktek korupsi dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no.4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa termasuk tender e-Purchasing dan e-catalog.

Hal tersebut dikarenakan, dalam e-catalog harga Traktor New Holland 76105-4WD (105HP) milik Altrak1978 selaku pihak ketiga adalah Rp622.000.000. Sementara jika pagu yang tertera dalam RUP yakni Rp18.050.000.000 kurangi pajak dan keuntungan pihak ketiga sesuai Perpres maksimal 15 persen, harga yang timbul untuk perunit traktor Rp718.000.000. Artinya ada selisih (mark-up) perunit Rp95juta. Jika dikalkulasi secara keseluruhan yakni Rp95.000.000 dikali 19 unit menjadi Rp1.805.000.000.

Sayangnya, menyikapi adanya indikasi markup pada pengadaan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Edi Yanto enggan memberikan statment secara gamblang. “Ia untuk masalah itu tadi sudah saya rapatkan, semua tidak ada masalah. Kalau ingin meminta tanggapan silahkan hubungi Pak Jabuk sekalu PPK Kegiatan,” singkatnya ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar