DPD RI Harus Berperan Aktif Mensejahterakan Masyarakat

Senin, 21 Mei 2018
Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Bidang Ekonomi Umar Syah (kiri) saat bincang santai bersama sejumlah ulama dan masyarakat di surau Panti Asuhan Mahmuddah, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (19/5) malam.

Bandarlampung (Lampung Centre) – Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Bidang Ekonomi Umar Syah mengatakan lembaga DPD RI harus menjadi representasi masyarakat desa. Demikian dia utarakan saat berbincang dengan sejumlah ulama dan masyarakat di surau Panti Asuhan Mahmuddah, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (19/5) malam.

Umar Syah melihat selama ini masyarakat desa menjadi subjek pembangunan hanya dijadikan sebagai objek pembangunan.

“DPD RI harus menjadi representasi masyarakat desa yang sedang dalam proses naik level, yang selama ini merupakan objek pembangunan, kini harus menjadi subjek pembangunan,” kata Umar Syah.

Pria yang dikenal dengan sebutan Duta Pamong Desa itu menjelaskan kehadirannya kembali ke Lampung bukan hanya sekedar pulang kampung. Namun membawa program nyata di bidang swasembada pangan. Program tersebut merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo.

PB NU sendiri telah mempercayakan kepada Umar Syah untuk menjadi koordinator nasional program swasembada pangan di seluruh Indonesia. Saat ini, program swasembada pangan yang dikerjakan oleh PBNU telah menyebar di 6 provinsi diantaranya Jawa Timur, Banten, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Utara.

Khusus untuk Lampung, tentulah menjadi perhatian utamanya. Komitmen itu merupakan wujud pengabdian dirinya sebagai putra asli Lampung. Ia akan memberikan masyarakat dengan lima servis (pelayanan) ke petani.

“Dan ini bukan hanya kata, tapi juga action programnya. Kita hadir ke petani untuk memberi lima servis,” tegas Bapak Jagung itu, sapaan akrab calon Anggota DPD RI itu.

Lebih lanjut Umar mengurai, servis pertama yakni transformasi teknologi, baik bibit jagung maupun pupuk. Kedua mesinisasi. Ketiga know how atau cara bertani dengan baik. “Caranya dengan menambah pendamping PPL, dan meningkatkan kompetensi PPL melalui pelatihan,” ujar Umar Syah.

Servis ke empat yakni akses permodalan bagi petani termasuk asuransi bila terjadi gagal panen. Lalu, kelima menyerap berapapun hasil panen dan menjaga stabilitas harga komoditas jagung.

Sementara itu, Koordinator tim Wilayah Lampung, Solihin menambahkan, program yang dibawa PBNU bekerjasama dengan Kementerian Pertanian sudah terealisasi sejak April lalu.

“Ini sudah terealisasi di Pesawaran. Saat ini sedang dalam proses pendistribusian bantuan bibit jagung Tulangbawang Barat (5000 ha), Pringsewu (2200 ha) dan Lampung Timur (30 ribu ha),” ungkap Ketua PC NU Pesawaran itu. (*/Red)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar