DPD-RI : Pemprov Lampung Sebaiknya Lepaskan Way Dadi Kepada Rakyat

Minggu, 27 November 2016
Anggota DPD-RI Dapil Lampung, Andi Surya. Foto: Ist

Lampung Centre – Anggota DPD-RI Dapil Lampung Andi Surya berpendapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebaiknya mengalah dan memberikan hak tanah sepenuhnya kepada rakyat yang sudah puluhan tahun menempati lahan Way Dadi.

Andi Surya melihat sengketa lahan Way Dadi antara masyarakat dan Pemprov Lampung ibarat api dalam sekam. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 1980 yang menjadi dasar masyarakat menempati lahan Way Dadi, artinya sudah lebih dari 30 tahun tidak ada persoalan. Namun kemudian ribut karena Pemprov masuk untuk menguasai dengan HPL tahun 1994.

Sengketa antara rakyat dan pemerintah, menurutnya merupakan hal yang kurang baik. Mengingat ada cara lain yang bisa lakukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar, salah satunya dengan melibatkan legilatif daerah (DPRD) sebagai mediator untuk mencari titik tengah persoalan.

“Jika merujuk pada sandaran kepemilikan lahan, rakyat sudah menempati lahan berdasar permendagri 1980, artinya pemendagri ini lebih dahulu berlaku dibanding HPL pemprov tahun 1994. Ini artinya, disitu ada hak-hak rakyat yang harusnya bisa dihormati,” kata Andi Surya kepada lampungcentre.com, Sabtu (26/11).

Jika merujuk pada salah satu ayat dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi air dan segala potensi yang ada di dalamnya adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Artinya, ini menunjukan bahwa martabat, kesejahteraan dan kehormatan rakyat harusnya lebih diutamakan.

Jika makna ayat dalam UUD 1945 ini dikaitkan dengan persoalan Way Dadi, lebih baik pemprov mengalah dan memberikan hak tanah itu sepenuhnya kepada rakyat yang menempati lahan sudah cukup lama. Dirinya menyarankan, Pemprov mencari sandaran regulasi agraria dan pelepasan tanah agar pelepasan asset tidak bermasalah. Kalau perlu pakai asas diskresi dengan mengemukakan dan mengutamakan kepentingan publik, yaitu rakyat yang telah lama menempati lahan Way Dadi. “Toh pemerintah ada karena ada yang diurus yaitu rakyat. Jadi kalau rakyat sejahtera tentu pemerintah juga bisa senang,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, masalah Way Dadi berbeda dengan sengketa tanah antara rakyat dan PT.KAI yang pernah diselesaikannya dulu. Untuk Way Dadi sebetulnya lebih mudah karena ini menyangkut Pemprov yang berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Yang diperlukan adalah kelegowoan Pemprov atas hak tanah tersebut untuk diberikan pada rakyat, apalagi dalam UU Agraria juga disebutkan bahwa tanah negara yang terlantar dan telah dikuasai rakyat selama lebih dari 20 tahun dapat dimiliki oleh rakyat.

Nah, poin dalam UU Agraria ini yang harusnya Pemprov dapat memahami dan secara ikhlas memberikan pada rakyatnya tanpa ada sesuatu pun yang dapat membebani rakyat dalam proses kepemilikannya,” terangnya.

Namun, untuk sengketa lahan Way Dadi dirinya mengaku tidak ingin terlalu masuk dalam masalah ini mengingat masih ada DPRD sebagai wakil rakyat yang seyogyanya dapat berperan. Kendati demikian, jika dimintai pendapat dirinya bisa beropini dan memberikan gambaran penyelesaian soal masalah ini. Selain itu, dirinya juga tidak mempersoalkan wacanana warga yang berencana menggelar aksi damai lanjutan besar-besaran, karena itu merupakan hak warga negara dan dijamin dalam undang-undang. “Asal jangan anarkis dan menjaga nilai-nilai ketimuran serta kearifan lokal,” tutupnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar