DPR Minta Penjelasan Jokowi Terkait Pembatalan BG Sebagai Kapolri

Kamis, 19 Februari 2015
Gambar: Tempo.co

Lampung Centre – Komisi III DPR RI mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai kapolri.

Semestinya pencalonan BG seharusnya sudah tidak ada masalah mengingat Budi sudah melewati proses politik dan juga hukum melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“BG tidak dilantik karena penetapan sebagai tersangka, lalu dia menempuh praperadilan, hasilnya tersangka tidak sah. Pak presiden memutuskan memilih tidak melantik juga harus disampaikan alasannya,” kata anggota Komisi III, Patrice Rio Capella seperti yang dilansir VIVA.co.id, (18/2/2015).

Kendatidemikian, dirinya menilai DPR tidak perlu memanggil Jokowi secara langsung untuk meminta penjelasan tersebut. Menurutnya, DPR bisa menemui Jokowi di Istana Kepresidenan agar tidak terjadi kegaduhan pada publik. “Ya kan pimpinan fraksi, DPR bisa konfirmasi sebelum memutuskan apa yang diusulkan presiden. Bisa bertemu, konfirmasi dari presiden tanpa membuat kegadungan di publik,” ujarnya.

Terkait calon kapolri baru, Komjen Pol Badrodin Haiti, Rio menilai peluang yang bersangkutan untuk lolos di DPR cukup besar. Karena menurut kacamatanya secara prestasi selama bertugas di institusi kepolisian, Badrodin memenuhi persyaratan. “Peluang diterima Pak BH besar. Dia sekarang melaksanakan tugas Wakapolri. Tapi kemungkian ditolak ada juga. DPR ada dua pilihan, setuju atau tidak setuju,” jelasnya.

Sayangnya menyikapi hal ini, Rio tidak bisa memastikan apakah Badrodin akan mulus di DPR nantinya. Karena, prosesik fit and proper test di Komisi III dan paripurna DPR juga belum berjalan. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar