DPRD Bandar Lampung Dengarkan Jawaban Walikota Atas Pandangan Fraksi

Jumat, 21 September 2018
Walikota Bandarlampung Herman HN ketika memberikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD setempat.

Bandarlampung (Lampung Centre) – Walikota Bandarlampung Herman HN. MM menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2018 pada sidang paripurna DPRD Kota Bandarlampung, Jum’at (21/9).

Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bandarlampung, H. Wiyadi. SP. MM itu adalah sidang paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2018.

Sebelum mempersilahkan Walikota menyampaikan jawaban, Wiyadi menyampaikan ucapan selamat kepada Walikota Bandarlampung, Drs. H. Herman HN. MM

Sebelum memasuki agenda pokok, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandarlampung mengucapkan selamat kepada Walikota Bandarlampung yang telah mendapat penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2013 sd 2017 yang diserahkan oleh Menteri Keuangan RI di Jakarta, Kamis (20/9).

“Semoga penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat dan kerja yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah,” kata Wiyadi.

Walikota dalam jawabannya, menyatakan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberi tanggapan atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2018.

“Dari pemandangan umum yang disampaikan, seluruh fraksi setuju agar rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditingkatkan pembahasannya pada tahapan pembicaraan berikutnya, untuk itu kami ucapkan terima kasih,” kata Herman HN.

“Terkait dengan saran dan pertanyaan yang disampaikan akan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh pemerintah,” lanjut Walikota.

“Terhadap masukan agar pemerintah menerbitkan obligasi daerah untuk menambah sumber pendapatan, sebagaimana disampaikan fraksi PAN, akan menjadi perhatian kami,” tandas Herman HN.

Demikian juga upaya untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan pemasangan Tapping Box yang terintegrasi dengan server yang ada di BPPRD.

“Semua upaya itu tidak lain untuk menggenjot PAD supaya mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkas Herman HN. (ADV)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar