DPRD Bandar Lampung Kebut Raperda Ketertiban Umum

Rabu, 08 November 2017
Ketua Pansus Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Nu"man Abdi memberikan penjelasan pion yang tertera dalam Raperda Ketertiban Umum. (Foto: lampung Centre).

Lampung Centre – Pansus Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum DPRD Kota Bandar Lampung kembali menggelar rapat pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum, di ruang lobby Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (7/11).

 

Agenda rapat tersebut menghadirkan instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Polisi Pamong Praja, serta beberapa serta beberapa instansi terkait serta akademisi dari Universitas Lampung (Unila) untuk saling bertukar pikiran dan dimasukan kedalam raperda tersebut sehingga dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya.

 

Ketua Pansus Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Nu’man Abdi mengatakan, raperda yang dibahas ini nantinya akan mengatur seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari khususnya terkait tata tertib ketertiban umum. “Raperda ini membahas semua aspek kehidupan masyarakat, namanya juga Raperda ketertiban umum,” ujar Nu’man Abdi seusai rapat.

Suasana pembahasan Raperda Tibum, Selasa (7/11).

 

Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung ini juga menambahkan, setelah ini pihaknya akan mendengarkan pihak-pihak diluar unsur pemerintahan terutama para pemilik serta pelaku usaha. “Semua pihak akan kita dengarkan apa tanggapannya, sehingga perda ini terlahir benar-benar atas usulan dan kesepakatan semua pihak, bukan hanya dari unsur pemerintahan saja,” sambungnya.

 

Diketahui Raperda Ketertiban Umum tersusun dari 83 pasal yang mengatur tata cara administrasi, bentuk pelanggaran dan sanksi bagi yang melanggar perda tersebut.

Suasana pembahasan Raperda Tibum, Selasa (7/11).

Nama-nama Anggota Pansus Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum DPRD Kota Bandar Lampung.

Salah satu poin penting yang masuk dalam pembahasan ialah aturan untuk rumah kost yang mana jika raperda ini rampung dan sudah disahkan pihak pengusaha kost-kostan harus mengikuti standarisasi yang tertuang dalam raperda. Diantaranya, setiap rumah kost selain terdiri dari ruang tidur juga harus memiliki dapur serta kamar mandi.

 

Pakar Hukum Unila Yusdianto mengatakan, salema ini kost-kostan identik dengan tempat prostitusi serta tempat penyalahgunaan narkoba. Maka dalam perda ini juga mengatur secara rinci tentang ketertiban rumah kost.

 

“Selama ini kost-kostan itu identik menjadi tempat prostitusi dan penyalahgunaan narkoba, maka dari itu penting selaki dimasukannya poin-poin yang mengatur tentang pengelolaan rumah kost-kost sehingga pihak polisi pamong proja semakin memiliki kekuatan dalam menertibkan rumah kost yang dianggap meresahkan,” terang Yusdianto. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar