DPRD Bandar Lampung Paripurnakan Dua Raperda Sekaligus

Senin, 06 November 2017
DPRD Kota Bandar Lampung sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Rencana Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Raperda Pengelolaan Barang Milik Pemerintah, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bandar Lampung, Senin (6/11). (Foto: Lampung Centre)

Lampung Centre – DPRD Kota Bandar Lampung menyelenggarakan sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Rencana Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Raperda Pengelolaan Barang Milik Pemerintah, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bandar Lampung, Senin (6/11).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi dan dihadiri Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, Sekretaris Daerah Badri Tamam, serta pejabat esselon di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam rapat paripurna tersebut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandar Lampung Muchlas E. Bastari mengusulkan agar revisi Perda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dapat mempermudah proses perizinan sehingga menarik banyak investor untuk menamamkan modal di Kota Bandar Lampung sehingga realisasi PAD meningkat dan tercapai.

Semantara itu, dalam Raperda Pengelolaan Barang Milik Pemerintah PKS menginginkan adanya reward dan punisment kepada SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah. “Dalam raperda ini Fraksi PKS juga mengusulkan adanya sitem berbasis teknologi dalam pengelolaan barang milik daerah,” kata Muchlas.

Pada sidang ini, Fraksi Partai Amanat Nasional melihat dalam Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ada langkah cepat seperti halnya pengurusan pencatatan aset, legalitas aset serta optimalisasi ekonomis.

Dan untuk Raperda perubahan Perda Tentang Retribusi Perizinan, Partai Berlambang Matahari menekankan pada perubahan raperda ini lebih memperhatikan aspek hukum serta menyesuaikan materi agar terjadi singkronisi dengan perda-perda yang sudah ada. “Kami dari Fraksi PAN setuju agar kedua reperda ini dapat ditingkatkan pembahasannya sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Bandar Lampung,” Anggota Fraksi PAN Heriyadi Payacoen.

Semantra itu, Fraksi Golkar berharap dalam Raperda Pengelolaan Barang  Milik  Daerah lebih menekankan pengelolaan aset secara profesional, mulai dari pengelolaan, pencataan, penjualan, kerjasama dengan pihak pengelola aset hingga penghapusan aset secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara untuk Raperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu sepakat dengan Walikota Bandar Lampung agar disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dan dari Fraksi Nasdem Hanura dengan adanya Raperda Pengelolaan Aset Milik Daerah diperlukan reformasi penataan perda, kelembagaan, sisetem pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Banyak juga aset daerah yang tidak diberdayakan secara maksimal sehingga perlu adanya peningkatan lingkup pengelolaan aset di bidang pengamanan dan pemeliharaan,”kata Anggota Fraksi Nasdem, Erika.

Sementara dari PDIP, Demokrat, Grindra dan Fraksi Persatuaan Pembangunan Indonesia (F-PPI) mendukung agar kedua raperda ini dapat tindaklanjuti kepembahasan lebih lanjut. (adv)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar