DPRD Lampung Gelar Paripurna LHP BPK

Kamis, 09 Juni 2016
DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015. Foto: Istimewa

Lampung Centre – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah provinsi Lampung tahun anggaran 2015.

 

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menandatangani penyerahan LHP BPK. Foto: Istimewa

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menandatangani penyerahan LHP BPK. Foto: Istimewa

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung harus bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut Dedi,  laporan keuangan Pemprov Lampung meraih WTP dua tahun berturut yakni tahun 2014 dan 2015 merupakan prestasi gemilang dalam menata dan mengelola keuangan daerah yang dilakukan secara efektif efisien, transparan dan akuntabel.

Politisi PDI-P itu berharap, azas manfaat dari opini WTP berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan sesuai dengan skala priritas kebutuhan. “ Opini WTP yang telah disandang daerah ini harus dipertahankan,” kata Dedi Afrizal di gedung DPRD Lampung, Kamis (9/6).

 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Moermahadi Soerja Djayanegara menyerahkan hasil LHP BPK ke Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Foto: Istimewa

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Moermahadi Soerja Djayanegara menyerahkan hasil LHP BPK ke Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Foto: Istimewa

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri mengatakan, rekomendasi BPK terkait laporan keuangan tahun anggaran 2015 akan segera ditindaklanjuti bersama. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka meningkatkan efektifitas, produktifitas, dan akuntablitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Bachtiar Basri, hasil audit laporan keuangan Pemprov Lampung oleh BPK dengan hasil opini WTP adalah bentuk dari tanggung jawab dan kerja keras seluruh SKPD selaku entitas akuntasi, dan DPRD Lampung selaku legislatif. “Sejak diterbitkannya standar akutansi berbasis akrual, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel semakin membaik,” kata Wagub.

 

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal serta Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Moermahadi Soerja Djayanegara dan pimpinan DPRD lainnya foto bersama. Foto: Istimewa

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal serta Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Moermahadi Soerja Djayanegara dan pimpinan DPRD lainnya foto bersama. Foto: Istimewa

 

Sementara itu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, Moermahadi Soerja Djayanegara mengatakan, BPK RI Perwakilan Lampung memberi opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Lampung merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK RI, terus dia,  akan terus mendorong agar Pemprov Lampung lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pada waktu mendatang. “Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penatausahaan aset tetap untuk menyusun neraca keuangan pemerintah daerah,” ujar Moerhadi.

 

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri saat memberi penjelasan kepada wartawan. Foto: Istimewa

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri saat memberi penjelasan kepada wartawan. Foto: Istimewa

 

Moerhadi mengapresiasi upaya yang dilaksanakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo beserta jajaran yang berhasil memperoleh opini WTP. Ia juga berharap ini bukan tujuan akhir,  karena opini WTP  merupakan cerminan akuntabilitas sehingga menghasilkan kinerja lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. “Saya juga mengingatkan ke Pemprov Lampung segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan dan wajib menindaklanjutinya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” pungkasnya.(ADV)

 

 

 

 

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar