DPRD Lampung Gelar Paripurna Pembahasan 16 Raperda

Selasa, 02 Mei 2017

Lampung Centre – Sebagai upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna pembahasan 12 raperda inisiatif dan empat raperda prakarsa pemerintah.

Saling dukung tersebut terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat I tentang pendapat kepala daerah terhadap 12 raperda usul inisiatif DPRDserta lanjutan pembicaraan tingkat satu tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 raperda prakarsa pemerintah daerah, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

Adapun ke-12 raperda inisiatif DPRD Lampung tersebut, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, Raperda Hubungan industrial dan Pengawasan Ketenagakeriaan, Raperda Perlindungan Atas Kepemilikan Tanah, Raperda Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi, Raperda Distribusi Gabah di Provinsi Lampung, dan Raperda Kemandirian Pangan.

Kemudian, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Rapeda Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Raperda Ketahanan Keluarga dan Raperda Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung dan menyetujui ke-12 Raperda untuk dibahas pada rapat selanjutnya.

“Tentunya 12 raperda yang disusun oleh DPRD Lampung telah memenuhi kajian mendalam dan matang guna mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun daerah guna meningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.

Menurut dia, pada prinsipnya ke- 12 raperda dapat diterima serta dilanjutkan, tetapi ada hal-hal yang perlu dikaji untuk memperkuat raperda ini. “Semua ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung.”

Dia berharap dengan adanya 12 perda, DPRD mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan saran,  sehingga perda tersebut dapat berjalan ditengah masyarakat sebagaimana mestinya.

“Tentunya 12 inisatif perda DPRD dan 4 Raperda Pemerintah Provinsi Lampung sangat penting. Untuk itulah diberlakukannya sebagai peraturan daerah dalam menentukan pelaksanaannya,” kata dia.

Sementara itu, untuk menanggapi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang telah menyampaikan 4 naskah rancangan peraturan daerah kepada DPRD Provinsi Lampung pada 26 April 2017.

Fraksi-fraksi DPRD Lampung mendukung serta mendorong Raperda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lampung guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan perekonomian Masyarakat Lampung.

Selain itu,  untuk pembahasan yang lebih cermat dan teliti perlunya pembahasan oleh panitia khusus DPRD dan pihak terkait untuk menghasilkan perda yang baik.

Adapun 4 raperda yang dimaksud, antara lain Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Pembentukan Peraturan Daerah, serta Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. (Adv)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar