DPRD Lampung Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018

Kamis, 25 Juli 2019

Bandarlampung (Lampung Centre) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2018, di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Kamis (25/7).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal. Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Dalam laporan tersebut, komposisi realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp7,098 triliun atau 89,45 % dari target Rp7,935 triliun. Sementara, realisasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp2,864 triliun atau 80,32 %, realisasi pendapatan transfer Rp2,816 triliun atau 64,98 %, dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah Rp1,418 triliun atau 3,932,59 %.

Hal tersebut dikarenakan reklasifikasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari akun Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik ke akun pendapatan lainnya.

Sedangkan realisasi belanja daerah, terealisasi Rp7,538 triliun atau 87,86 % dari total anggaran Rp8,579 triliun.

“Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari realisasi belanja operasional Rp4,677 triliun atau 93,90 %. Realisasi belanja modal Rp1,729 triliun atau 84,12 %. Realisasi belanja tidak terduga Rp3,777 triliun atau 75,55 %. Sementara belanja transfer terealisasi sebesar Rp1,128 triliun atau 73,35 %.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp534,042 miliar yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemprov Lampung tahun 2017, serta penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaraan pembiayaan terealisasi Rp160 juta yang merupakan Penyertaan Modal kepada BUMD.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD TA 2018 tersebut, diperoleh SILPA Pemprov Lampung TA 2018 sebesar Rp93,876 miliar yang kemudian akan digunakan untuk APBD TA 2019.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari pemprov mengungkapkan rasa syukur atas keuangan TA 2018 Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Berkat usaha dan komitmen bersama, laporan keuangan Pemprov Lampung TA 2018 mendapat opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Lampung selama lima tahun berturut-turut mampu memperoleh opini WTP.

Mengenai Raperda pertanggungjawaban APBD Pemprov Lampung 2018 akan ditanggapi seluruh fraksi di DPRD Provinsi Lampung dalam sidang paripurna selanjutnya. (Advertorial)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar