“DPRD Mandul” Pedagang Perumnas Way Halim Mengadu Ke Ombudsman

Selasa, 06 Februari 2018

Lampung Centre – Delapan pedagang pasar perumnas Way Halim yang merasa kecewa lantaran pengaduannya ke Dinas Perdagangan (Disdag) dan DPRD Kota Bandar Lampung tidak membuahkan hasil, akhirnya bertandang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung, di Jalan Way Semangka nomor 16A, Kelurahan Pahoman, Enggal, Bandar Lampung, Selasa (6/2).

Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Lampung Burhan menjelaskan, kedatangan delapan pedagang pasar perumnas Way Halim ke Ombudsman bertujuan menuntut keadilan atas sistem pengundian Disdag pada awal Januari lalu yang mengakibatkan belasan pedagang lama tidak mendapatkan kembali kios mereka.

“Mereka datang ke Ombudsman untuk menuntut keadilan atas sistem pengundian kios pasar perumnas way halim yang menyebabkan mereka kehilangan kiosnya,” kata Burhan, Selasa (6/2).

Dalam pengaduan itu, para pedagang mengatakan ada praktek kecurangan yang dilakukan pemerintah melalui Disdag sehingga para pedagang lama tidak mendapatkan kiosnya kembali. Sementara ada beberapa yang bukan merupakan pedagang ataupun penyewa justru mendapatkan kios.

Selain itu, mereka juga menyeluhkan sikap DPRD Bandar Lampung yang sampai hari ini belum bisa menyelesaikan peroalan para pedagang yang tidak mendapatkan kios. Padahal para pedagang dalam hearing bersama komisi II beberapa waktu lalu telah menunjukan data beserta bukti-bukti bahwa mereka yang mengadu ke DPRD merupakan para pedagang yang sebelumnya memiliki kios pasar perumnas Way Halim.

Meski telah mendengar kronolgi dan pengakuan para pedagang, Ombudsman mengaku belum bisa menurunkan tim pengawas untuk menyelesaikan persoalan para pedagang tersebut. Hal tersebut dikarenakan, pihak pedagang belum melampirkan data formil ketika melapor.

“Dalam UU diatur, jika ingin melapor para pedagang harus melengkapi data formil sebagai pelapor. Setelah itu baru Ombudsman bisa menindaklanjuti laporan tersebut,” lanjutanya.

Sesuai aturan Undang-Undang, para pelapor harus melengkapi data formil selambat-lambatnya 30 hari. Jika tidak, artinya para pedagang telah menggugurkan atau mencabut laporan ke Ombudsman.

Jika para pedagang telah melangkapi laporan, kemungkinan Ombudman akan memanggil beberapa pihak terkait seperti Disdag dan UPT Pasar Perumnas Way Halim.

Diketahui sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung telah memanggil Disdag untuk menyanyakan solusi terkait laporan para pedagang. Namun hasil hearing, DPRD hanya meminta Disdag melalukan verifikasi ulang para pedagang Perumnas Way Halim. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar