DPRD Minta Masyarakat Patuhi BPIH

Kamis, 19 April 2018

Bandarlampung (Lampung Centre) Anggota Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir mengatakan semua pihak diminta mengikuti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIH Tahun 2018.

Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Partai Demokrat Yandri Nazir

Menurutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 tahun 2018 tersebut, BPIH untuk Provinsi Lampung adalah Rp 34,5 juta atau naik Rp 200 ribu dibanding tahun lalu. “Ya, yang penting kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah,  harus kita akui dan ikuti,” ujar Yandri Nazir, Rabu, (11/4)

Dikutip dari di salah satu media online Ia mengatakan persoalan yang paling penting adalah bagaimana pelayanan terhadap jemaah haji itu berjalan dengan baik.

“Dengan ketentuan jemaah diperhatikan dan semua kebutuhan jemaah dipenuhi serta pengawasan lebih ketat dan lebih baik,” jelas politisi partai Demokrat tersebut.

Komisi V DPRD Lampung saat rapat dengar pendapat dengan Kanwil Kemenag Lampung beberapa waktu lalu

Yandri mengatakan, soal penentuan BPIH itu bukan kewenangan di daerah tapi kewenangan pemerintah pusat dan merupakan keputusan pemerintah pusat dengan DPR setelah melalui pembahasan secara mendalam di pusat.

“Angkanya berapa kita harus patuhi itu. Yang penting nanti jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji diperhatikan dan dilayani dengan baik,” tukasnya. (ADV)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar