Dugaan “Kongkalikong” di Sekretariat KPU Lampung Semakin Menguat

Jumat, 23 Februari 2018

Bandar Lampung (Lampung Centre) – Dugaan kongkalikong dan permainan sejumlah oknum di Sekretariat KPU Lampung semakin jelas.

Hal ini dapat dilihat dari daftar perusahaan pemenang setiap lelang pengadaan perlengkapan Pilgub Lampung, mulai dari formulir hingga alat peraga kampanye hanya dimenangkan oleh dua perusahaan saja.

Pengadaan Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan pagu Rp 502.320.000,00  dimenangkan CV. Prameswati Cita Media JL. Imam Bonjol NO. 58 Pajaresuk, Pringsewu.

Lalu, perusahaan ini kembali memenangkan lelang Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 senilai Rp 602.910.000,00.

CV. Panca Buana Kreasitama merupakan pemenang Pengadaan Formulir AA1-KWK KPU Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Rp 535.704.200,00, lalu pada lelang Pengadaan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 senilai Rp 2.230.550.910,00, perusahaan ini kembali menjadi pemenang.

Pengadaan Formulir AA2 -KWK KPU Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 senilai Rp 1.759.076.880,00 juga dimenangkan CV. Panca Buana Kreasitama
Alamat Jl. Kopral Sayom RT 003 RW 009 Karanganom, Klaten Utara, Klaten – Klaten (Kab.) – Jawa Tengah.

Koalisi Anak Rakyat (KAR) melihat dugaan permainan pada proses pengadaan perlengkapan Pilgub di Sekretariat KPU Lampung belum dapat dipastikan kebenarannya. Untuk itu, agar tidak terjadi fitnah semua pihak yang berwenang melakukan pengawasan harus menyikapi ini secara serius.

“Pada proses lelang segala kemungkinan bisa saja terjadi, dan pengkondisian pada tender juga bukan hal baru. Maka semua pihak terutama yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan jangan melihat persoalan ini sebelah mata,” kata Kordinator KAR, Iwan Marwata, Jum’at (23/2).

Untuk meluruskannya, pihak yang berwenang melakukan pengawasan diminta melakukan evaluasi dokumen lelang, dokumen pengadaan, dan survei ke alamat perusahaan pemenang lelang yang tertera dalam LPSE KPU. Sehingga pihak yang melakukan pengawasan bisa menilai sendiri benar atau tidaknya tuduhan yang diarahan ke Sekretariat KPU Lampung.

Sebab, dalam proses lelang memang banyak ditemukan permainan. Mulai dari dugaan pengkondisian hingga pinjam perusahaan untuk memenangkan lelang. Untuk itu perlu adanya pembuktian sehingga publik tidak asal menuduh ada oknum di Sekretariat KPU Lampung yang melakukan kecurangan. Meskipun kecurangan bisa saja terjadi.

“Dokumen lelang dan pelaksanaan kegiatan itu bukan rahasia negara, semua bisa tanyakan bahkan meminta langsung ke Sekretariat KPU Lampung. Karena dalam dokumen lelang ada kiteria perusahaan yang harusnya menang bagaimana, kemudian cek lokasinya benar atau tidak. Jadi bisa terlihat apakah ada modus pengkondisian atau pinjam perusahaan dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, dugaan pengkondisian juga Terhendus pada proses pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 semulai Rp7,33 miliar.

Dugaan adanya kecurangan pada proses lelang pengadaan ini terungkap dalam surat sanggah yang dilayangkan PT Primagraphia Digital dengan No: 018/PGD-dok/II/2018 yang ditujukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU Lampung pada 8 Februari lalu.

Intinya dalam surat tersebut Pokja ULP KPU Lampung diminta membatalkan pemenangkan CV The Tenda Indonesia yang menang dengan penawaran Rp6.935.121.600 karena perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi syarat.

Pokja ULP KPU Lampung Romi Roman tidak membantah adanya sanggahan dari PT Primagraphia Digital pada proses tender APK Pilgub Lampung 2018.

“Iya benar. Surat sanggahan itu sudah kami balas, dan tidak ada balasan lanjutan karena memang saat ini tidak ada sanggah banding,” kata Romi, Kamis (22/2).

Dirinya menambahkan, proses tender APK Pilgub Lampung 2018 sudah dilakukan secara transparan dan penetapan CV The Tenda Indonesia sebagai pemenang lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam aturan yang berlaku.

“Tidak benarlah, kalau ada permainan kenapa tidak semuanya saja dimain-mainkan,” terusnya. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar