FKPUK Minta Pemprov Berdialog Soal PKOR Way Halim

Selasa, 30 Agustus 2016
Ketua Bidang Advokasi FKPUK PKOR Way Halim Febrio Marta Mustafa (Kanan) berserta para pengurus FKPUK seusai memberikan penjelasan kepada media masa, di Lamban Daun, Selasa (30/8). foto: Septa Herian Palga

Lampung Centre – Ratusan para pedagang yang tergabung dalam Forum Komuniksi Pedagang/Usaha Kecil (FKPUK) Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandarlampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk berdialog terkait pengembalian fungsi PKOR Way Halim sebagai pusat kegiatan olahraga.

Permohonan dialog diminta para pedagang setelah diterimanya surat teguran ketiga nomor 330/162/11/2016 tertanggal 24 Agustus 2016. Dalam surat teguran yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono itu, berisi perintah kepada para pedagang untuk membongkar atau mengkosongkan lokasi PKOR Way Halim dengan tenggang waktu paling lambat 6 September mendatang. Dalam surat itu tertulis juga bila dalam batas waktu yang telah ditentukan pihak pedagang tidak mengindahkan perintah tersebut, pemprov tidak segan melakukan pebongkaran secara sepihak.

Ketua Bidang Advokasi FKPUK PKOR Way Halim Febrio Marta Mustafa mengatakan bila seluruh pedagang sejatainya sangat mendukung program pemerintah yang ingin mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai pusat kegiatan olahraga, apalagi memang saat ini sarana dan prasana olahraga di Provinsi Lampung memang masih sangat minim.

Hanya saja, para pedagang meminta Pemprov Lampung menjelasan alasan pembongkaran tempat usaha yang menjadi tumpuan hidup mereka. “Yang masih menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah menginginkan para pedagang untuk tidak lagi berjualan dilokasi tersebut. Padalah lokasi tersebut merupakan ruang publik,” kata Febrio kepada awak media, Selasa (30/8).

Dirinya menilai, jika penggusuran tersebut didasari dengan alasan untuk menyelematkan aset pemerintah hal tersebut sangat berlebihan. Sebab, sebagian besar pedagang di lokasi tersebut sangat menyadari bahwa lahan yang mereka tempati untuk menggantungkan hidup bukanlah milik pribadi. “Jadi jika alasan pemeritah untuk menyelamatkan aset, saya rasa itu sangat jauh. Saya yakin mereka semua sadar bahwa lahan itu milik pemerintah. Namun mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan dan solusi agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah,” tambahnya.

Namun sayangnya, sampai saat ini Pemprov Lampung tidak pernah pernah mau berdialog  kepada masyarakat terkait permintaan para pedangan. Padahal para pedagang telah melayangkan surat permohonan dialog kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada DPRD Lampung pada 27 Agustus kemarin. Isinya meminta DPRD memfasilitasi dialog dengan Pemprov, karena surat kami ke pemprov  tidak ditanggapi. Kami berharap ada dialog antara pedagang dan pemerintah,” ujarnya.

Ia menerangkan dari 350 pedagang, sudah 137 pedagang yang tergabung dalam forum ini. Menurutnya, jumlah itu akan terus bertambah, lantaran seluruh pedagang memiliki keluhan yang sama atas rencana itu.

 

Febrio menjelaskan pihaknya mengupayakan dialog sebelum eksekusi agar pemerintah mendengar harapan dan kesiapan para pedagang untuk membayar retribusi ataupun menatanya. “Memang kita gak ada izin, tapi kami siap ikuti aturan main pemerintah seperti membayar retribusi resmi dan tertib menata PKOR. Sampai saat ini kan belum pernah ada upaya mediasi,” ujarnya. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar