Flyover MBK Retak, Asosiasi Pertanyakan Bersertifikat PT DCK

Rabu, 01 November 2017
Terlihat salah satu pekerja Flyover MBK. (Gambar/Sumber: Istimewa)

Lampung Centre – Adanya seperti retakan sepanjang lima sampai sepuluh meter pada sisi bagian kanan pekerjaan kontruksi pembangunan jembatan layang (flyover) Teuku Umar – Z.A. Pagar Alam depan pusat perbelanjaan Mall Boemi Kedaton (MBK) dianggap lantaran para pekerja proyek PT Dewanto Cipta Karya (PT DCK) tidak sertifikat kopetensi.

Ketua DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Lampung, Helida Heliyanti menilai adanya keretakan pada pembangunan mega proyek Pemkot Bandar Lampung senilai Rp49,8 miliar tersebut diduga kuat lantaran tenaga kerja dan tenaga ahlinya tidak mengantongi sertifikat kopetensi dari asosiasi kontruksi.

Terlihat seperti retakan pada badan flyover MBK sepanjang lima sampai sepuluh meter meski belum digunakan pengendara. (Foto: Lampung Centre)

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK.

Kondisi seperti retakan di sisi kanan flyover MBK.

“Pengawasannya seperti apa? Pekerja dan kontraktor ada sertifikat atau tidak? Dalam mempekerjakan tenaga ahlinya ada sertifikat tidak? Disini kontraktor harus memperhatikan, karena jika ada satu proses yang tidak mengikuti aturan maka resikonya bisa saja muncul,” kata Ketua DPD ASTTI Lampung, Helida Heliyanti saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Dikatakannya setiap pekerjaan konstruksi harus mengikuti aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pekerjaan kontruksi, termasuk seluruh pekerja mulai dari pekerja batu, semen dan tenaga lainnya wajib memiliki sertifikasi.

Dengan adanya kejadian ini pihak PT Dewanto Cipta Karya selaku kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut  patut dipertanyakan apakah pekerja telah memiliki sertifikasi dan punya keahlian atau tidak.

Sebab, jika pekerjanya tidak memiliki sertifikasi keahlian maka ini bisa membahayakan, mulai dari sisi pekerjaan hingga penggunaan hasil kontruksi dikemudian hari. Apalagi, lanjutnya, belum hilang dari ingatan tragedi ambruknya konstruksi flyover di jawa Timur, yang didikerjaakan oleh perusahaan ternama.

Selain menyinggung soal sertifikat keahlian, Helida juga menghinbau khususnya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar setiap melakukan pembangunan bersekala besar dapat melibatkan semua pihak agar persoalan seperti ini tidak terjadi kembali dikemudian hari.

“Ini menjadi koreksi dari pemerintah, kedepan setiap ada pembangunan harus dilakukan transparan, melibatkan semua pihak, mulai dari perencanaan, konsultan, jangan lagi kucing-kucingan, apalagi monopoli,” ucapnya.

Sehingga lanjut Helida, ada fungsi kontrol  dan pengawasaan itu bisa berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku. “Kalau begini  masyarakat atau orang awam akan bertanya-tanya, kok bisa retak, ada apa. Mengapa belum digunakan sudah retak. Jika usianya sudah lima tahun bisa saja ada keretakan, karena digunakan, kalau ini kan belum digunakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Achmad Riza mengatakan, dalam peninjauan langsung yang mereka lakukan beberapa waktu lalu, pihaknya mendapati  ada retakan pada konstruksi sambungan beton di fly over Mal Boemi Kedaton tepatnya yang berada di depan Gang Balau, Kedaton, Bandar Lampung.

 

“Kita minta dinas PU mengcek retakan konstruksi. Ini sebagai antisipasi agar kasus  konstruksi  fly over yang roboh di Jawa Timur tidak terjadi di Lampung,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, Dinas PU juga mesti memperhatikan jalan di samping kiri-kanan flyover, karena disampiung jalan belum memadai dan aspal jalan belum mulus.

 

“Itu kan penyempitan jalan, karena pembangunan fly over, coba kasih tau pemborongnya supaya memperbaiki lagi jalannya. Karena jalan masih banyak yang berlubang, itu nantikan juga bisa menghambat laju arus kendaraan, kalau jalan mulus kan gak terlalu macet nantinya,” paparnya.

 

Komisi III juga menghimbau kepada Dinas PU agar melakukan pengawasan lebih terhadap pembangunan flyover MBK, Kemiling, dan Pramuka.

 

“Ya diawasi secara maksimal, jangan sampai ada pembangunan menggunakan besi tidak sesuai SNI, karena ada selentingan pakai besi banci, coba di cek dan diawasi, nanti fatal akibatnya,” jelasnya.

Di samping itu, Politisi Golkar Yuhadi menambahkan, banyak proyek di Dinas PU tanpa plang proyek. Terlebih pembangunan tiga flyover yakni Jalan Teuku Umar – ZA Pagar Alam, Jalan Pramuka dan di Kemiling, ketiganya tanpa plang proyek.

 

“Kenapa semua plang proyek di kota ini nggak ada, tiga flyover ini juga nggak ada plang, kalian kan tau bahwa itu melanggar aturan yang ada, apa kalian takut nilainya diketahui orang banyak. Nanti kami akan turun ceklangsung, ke lapangan,” ucapnya.

 

Sementara, Plt kadis PU Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan membanatah tudingan DPRD jika pembangunan flyover ada patahan di sisi kanan, tepatnya di depan Maruman Siger. “Nggak ada pataha-patahan itu, hari ini juga nanti kan di cek langsung oleh Pak Syamsul, biar jelas,” ujar Iwan Gunawan.

 

Kabid Sumber daya Air (SDA) Syamsul menjelaskan, jika pembangunan Flyover MBK tidak ada masalah. “Mungkin hanya sambungan biasa, bukan patah, nanti kita cek lah di sana depan MBK,” tandasnya, dengan nada yang enteng seolah meremehkan kejadian yang ada di lapangan. (Septa Herian Palga)

 

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar