Gubernur Lampung tak Keberatan Pembangunan JSS Ditunda

Senin, 23 Februari 2015
Jembatan Selat Sunda (sumber plasadena.com)

Lampung Centre – Gubernur Lampung M. Ridho tidak keberatan Pemerintahan Jokowi-JK menunda pembangunan Jembatan Selat Sunda dan lebih fokus kepada pembangunan tol laut. “Jembatan Selat Sunda di-pending. Yang penting, transportasi Selat Sunda lancar,” kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Senin (23/2/ 2015).

Ridho mengatakan bahwa posisi Lampung sebagai pintu masuk menuju Pulau Sumatera merupakan posisi strategis. “Tentunya, infrastruktur yang mendukung pertumbuhan Pulau Sumatera harus lebih baik, bukan hanya untuk kampung tapi juga untuk Pulau,” kata dia.

Diketahui, kedatangan Ridho di kantor kementerian tersebut untuk menghadiri rapat pembahasan pembangunan koridor kawasan ekonomi dan Jalan Tol Trans Sumatera bersama empat menteri dan dua gubernur. Untuk pengembangan pelabuhan Bakauheni, kata Ridho, pihaknya telah menyiapkan dua tim untuk sosialisasi pembangunan. Dalam waktu dekat, terus dia, tim akan memasang patok-patok dan menginventarisasi untuk pembebasan lahan, baru dilakukan konstruksi. “Karena targetnya dalam satu bulan ini sudah dimulai. Jadi, kami akan membentuk tim di lapangan untuk mengejar terus,” kata dia.

JSS Tidak Dilanjutkan

Mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menjadi impian sebagian masyarakat Pulau Sumatera khususnya Lampung sebagai solusi mengurai kemacetan dan alat penyebrangan menuju Pulau Jawa maupun sebaliknya pupus sudah.
Pemerintahan Jokowi-JK memastikan proyek JJS tidak akan melanjutkan pada pembangunan proyek tersebut. “Itu masih ide, masih wacana, dan sekarang tidak sesuai konsep kemaritiman, karena memang itu masalahnya. (Apakah akan dilanjutkan) kan memang tidak pernah dimulai,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil seperti yang dilangsir Viva.co.id Senin, (3/11/2014) lalu.
Sofyan Djalil mengungkapkan mega proyek JSS tidak sesuai dengan konsep kemaritiman yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi . Sofyan menegaskan proyek tersebut hingga saat ini masih wacana. Sehingga dalam pemerintahan baru saat ini tidak akan dilanjutkan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengungkapkan, ada beberapa poin kekhawatiran yang disampaikan Presiden Jokowi jika proyek tersebut dilanjutkan. Pertama, akan mematikan berkembangnya moda peyebrangan laut yang saat ini digunakan melintasi selat tersebut. “Karena Selat Sunda itu jalur terpadat di nusantara, kalau perhubungan dengan menggunakan moda penyebrangannya laut dimatikan, itu mematikan identitas negara,” ujarnya.

Potensi pengembangan kawasan laut selat sunda menurutnya di masa depan masih besar. Sesuai dengan visi dan misi pengembangan maritim nusantara, potensi tersebut akan digali secara maksimal demi kepentingan rakyat.

“Harusnya Selat Sunda dipakai untuk menunjukan kekuatan perhubungan laut Indonesia di jalur terpadat, kalau kurang enak ditingkatkan, kurang dermaga, ya ditambah. Kalau itu sudah jalan silahkan bikin JSS,” tambahnya.

Kemudian yang kedua menurutnya, dengan adannya JSS, ketimpangan ekonomi antar kawasan barat dan timur Indonesia akan semakin lebar. Sehingga, pemerataan ekonomi yang menjadi tujuan utama pemerintahan saat ini sulit terwujud. “Katanya mau pemerataan, tapi malah bikin mega proyek yang buat ekonomi lebih terkonsen ke ekonomi barat,” ungkap dia. (sumber viva.co.id)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar