Lampung ' />

Gubernur Terima Penghargaan WTP

Kamis, 29 Desember 2016
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menerima penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 . Foto: Humas Pemprov Lampung

Lampung Centre – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menerima penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dari Kementrian Keuangan RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Jumat (16/12/2016).

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana, selain Pemerintah Provinsi Lampung, Piagam Penghargaan atas Opini WTP LKPD Tahun 2015 tersebut juga diberikan kepada 10 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diantaranya Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Utara, Pringsewu, Mesuji dan Lampung Barat serta Kota Metro dan Bandar Lampung.

Selain itu dalam acara ini juga turut dilakukan penyerahan  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Lampung serta  penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kakanwil DJPBN Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan bahwa pada acara penyerahan DIPA oleh Presiden kepada para Gubernur pada tanggal 7 Desember lalu di Jakarta, Presiden berpesan bahwa pihaknya berharap seluruh Kepala Daerah dapat berkoordinasi dengan jajarannya untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan serta mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Menurutnya Presiden juga berpesan agar Satuan Kerja baik di Lingkungan Pemerintah Daerah maupun di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga untuk dapat melaksanakan program pembangunan serta proyek-proyek lelang dan pembangunan sejak bulan Desember 2016 ini sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif per Januaro 2017 mendatang.

“Dengan demikian,  diharapkan kekuatan fiskal yang diberikan melalui APBN tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat terutama di Provinsi Lampung”, jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera, untuk itu pihaknya terus menggenjot berbagai program pembangunan yang ada di Provinsi Lampung seperti Program Pembangunan di bidang Infrastruktur dan Program Gerbang Desa.

Untuk itu pihaknya berharap seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung beserta jajarannya dapat menjalin kerjasama dan bersinergi dalam rangka mendukung berbagai Program Pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kuncinya adalah Perencanaan yang terarah, terukur dan terperinci sehingga diharapkan seluruh Kepala Daerah dapat berkoordinasi dengan jajarannya untuk dapat melakukan perencanaan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung”, ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Kakanwil DJPBN Provinsi Lampung Sahat M.T Panggabean menjelaskan bahwa DIPA yang diserahkan untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Lampung pada kesempatan ini berjumlah 508 DIPA dengan nilai sebesar Rp. 7,97 Triliun.

Adapun DIPA yang diserahkan tersebut terdiri dari DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat (KP) berjumlah 17 DIPA dengan nilai sebesar Rp. 2,3 Triliun, DIPA Kewenangan Satuan Kerja Instansi Vertikal (KD) berjumlah 428 DIPA dengan nilai sebear Rp. 4,8 Triliun dan DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah berjumlah 63 DIPA dengan nilai sebesar Rp. 775 Milyar.

Sahat M.T Panggabean menambahkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan APBD agar dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pelayanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017 telah dialokasikan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Provinsi Lampung dan 9 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 208 Milyar.

“Dana Insentif Daerah tersebut diberikan sebagai penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan kinerja baik, diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD Tahun 2016, keseharan fiskal, dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air minum dan sanitasi”, terangnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam acara tersebut turut hadir Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bupati/Walikota Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar