Herman HN Janji Bantu Warga Yang Tinggal di Lahan Aset Pemprov

Jumat, 29 April 2016
Walikota Bandarlampung. Foto: Humas Kota Bandarlampung

Lampung Centre – Walikota Bandar Lampung Herman HN berjanji akan membantu 1600 kepala keluarga (KK) yang menempati aset Pemerintrah Provinsi Lampung di kelurahan Waydadi, Waydadi Baru dan Korprijaya Kecamatan Sukarame Bandarlampung.
Herman HN berjanji membantu proses meringankan warga dalam proses penglepasan lahan asset pemprov yang ditempati warga sejak puluhan tahun.” Diminta kepada warga yang menempati lahan tersebut agar segera mengumpulkan data-datanya dalam Minggu ini,” ujar Herman HN saat bersilahturahmi dengan warga kelurahan Waydadi, Waydadi Baru dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame yang menempati lahan hak pengelola lahan ( HPL ) Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (29/4).
Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Lampung Iing Sarkim mengatakan, pihaknya akan membentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti penyelesaian setelah izin pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dikeluarkan beberapa waktu lalu.
“Tim terpadu yaitu dari Kanwil BPN Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, Camat Sukarame dan kelurahan yang ada di dalam HPL tersebut. Ada tiga kelurahan berarti, karena ada tiga HPL di sana (Way Dadi). Tim segera kami bentuk, mungkin minggu depan lah ya. Setelah itu langsung gerak melakukan sosialisasi,” ujar Iing saat ditemui di ruang kerjanya usai rapat koordinasi dengan instansi terkait, Kamis (21/4).
Setelah tim terpadu terbentuk, lanjut Iing, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudian baru pendataan atau inventarisasi objek dan subjek. “Objek adalah tanah bidang per bidang yang dikuasai oleh masyarakat. Subjeknya adalah ingin mengetahui siapa orang yang menguasai tanah pada saat ini di sana (Way Dadi),” kata Iing.
Selanjutnya, terus Iing, setelah proses inventarisasi objek-subjek selesai, tim terpadu akan melakukan pengukuran tanah bidang per bidang. Nantinya, lanjut Iing, akan didapatkan data yuridis dari masing-masing pemilik bangunan, yang kemudian dikumpulkan, untuk dibuatkan peta bidang tanah, atau data nominatif.
“Data nominatif itu yang memuat peta bidang tanah dan data yuridis. Data itu (nominatif) sebagai bahan penilaian untuk diajukan kepada tim appraisal. Setelah ada penilaian dari tim appraisal, nanti akan muncul berapa kewajiban pembayarannya oleh masyarakat. Setelah pembayaran dilakukan, baru diterbitkan sertifikatnya. Sertifikat dikeluarkan oleh BPN kabupaten/kota,” jelasnya. (Dbs/septa)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar