Iklan Rokok di Bandar Lampung Diduga Tidak Sesuai Peraturan

Kamis, 05 Oktober 2017
Penayangan iklan produk tembakau di halaman kantor Pemerintah Kota Bandarlampung tepat berada diatas kaligrafi Al-Qur'an. Foto: Lampungcentre.com

Lampung Centre – Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang salah satunya mengatur tentang iklan produk tembakau tampaknya masih belum terlalu diperhatikan baik dari perusahaan advertising maupun dari pemerintah kota Bandar Lampung.

Hal tersebut dikarenakan, sampai saat ini masih banyak iklan produk tembakau khususnya pada media promosi luar ruang vidiotron yang menayangkan iklan tembakau dengan durasi hampir 24 jam. Padahal, di dalam pasal 29 peraturan pemerintah tersebut telah diatrur bahwasanya iklan tembakau hanya boleh ditayangkan dari pukul 21.30 sampai 05.00.

Menyikapi durasi penayangan iklan tembakau yang diduga tidak seusai dengan ketentuan peraturan pemerintah, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan (P3I) Lampung Fadliyansah Cholid beralasan, pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang mengatur tentang durasi penayangan iklan tembakau menurut pengetahuannya hanya berlaku untuk penayangan di stasiun televisi.

Sementara, jika mengacu pada peraturan daerah hal tersebut tidak diatur secara rinci durasi atau batas waktu penayangan iklan rokok. Dirinya mengatakan dalam perda untuk penayangan iklan rokok hanya diatur titik yang tidak diperbolehkan, seperti zona pendidikan serta dibeberapa jalan protokol.

“Untuk di Bandarlampung itu ada pembatasan tersendiri, tetapi bukan pembatasan jam penayangan melainkan lebih ke titik penayangan iklantembakaunya. Kalau dalam PP 109 tahun 2012 itu hanya untuk penayangan iklan  di stasiun televisi, coba dikaji dulu,” kata lelaki yang akrab disapa Yeyeh ketika dihubungi lampungcentre.com, Rabu (4/10).

Videotron dipersimpangan Jl. Kartini – Wolter Monginsidi – A.Yani. (Foto : Lampungcentre.com)

Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Lampung Dr (cand) Yusdianto Alam membenarkan untuk waktu penayangan iklan produk tembakau telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dirinya mengatakan, jika ada perusahaan advertising yang menayangkan iklan produk tembakau dengan durasi penayangan hampir 24 jam artinya telah melakukan pelanggaran peraturan berlaku.

Untuk itu dirinya meminta kepada pihak terkait seperti pemerintah dan DPRD kota Bandar Lampung untuk memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam proses penayangan iklan tersebut.

Videotron di halaman kantor Plaza Pos Jl. Kota Raja. (Foto: Lampungcentre.com)

“Untuk persoalan ini pihak KPID yang harusnya lebih tanggap, jangan hanya duduk termenung saja dikantor. Mereka itu bekerja diberikan gaji bulanan dari rakyat. Kalau pihak KPID tidak bisa bekerja mundur saja dari jabatannya. Selain itu kawan-kawan di DPRD harus tanggap menyikapi persoalan ini, mengapa penyangan iklan produk tembakau tersebut bisa ditayangkan dengan durasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yusdianto.

Jika pemerintah kota Bandar Lampung berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan peraturan, kata dia, persoalan penayangan iklan tembakau ini harus disikapi dengan serius.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada pihak asosiasi perusahaan periklanan agar tidak menafsirkan peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan kopetensi perusahaan periklanan.

“Videotron itu elektronik bukan? Kalau elektronik artinya sama. Jadi kawan-kawan di asosisasi periklanan jangan sembarangan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang bukan kopetensi mereka. Jangan sampai nantinya menimbulkan kebodohan masyarakat,” tegas Yusdianto. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar