Ini Jawaban Pejabat Disbun Lampung Soal Beredarnya Rumor Pemotongan Bansos Enam Persen

Rabu, 13 April 2016
Ilustrasi bansos. Gambar (Ist)

Lampung  Centre – Pasca beredar pemberitaan bantuan sosial (bansos) dan bantuan hibah barang  dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani perkebunan tebu tahun anggaran 2015 di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah, Provinsi Lampung, kini beredar rumor adanya pemotongan enam (6) persen untuk fee dari bansos tersebut.

lampungcentre.com coba menelusuri rumor tersebut ke beberapa kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu anggota Kelompok Tani di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah mengatakan, dana bansos perluasan perkebunan tebu itu dikelola koperasi Karya Madu Mandiri yang bermitra dengan pabrik  PT. Gunung Madu.  Petani menerima bantuan sebesar Rp 16.040.000/hektar. Namun, dari bantuan tersebut ada pemotongan enam persen. “Kurang lebih bantuan kami itu dipotong Rp-960.000-Rp1.000.000. Kalau kata ketua kelompok (ketua kelompok tani) permintaan pemotongan dari orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan,” kata warga Desa Komering Agung yang juga diamini rekan kelompoknya sambil berpesan agar namanya tidak ditulis dalam pemberitaan ini.

Warga itu juga enggan menyebutkan nama orang koperasi dan orang dari dinas perkebunan provinsi Lampung atau dari dinas perkebunan kabuten Lampung Tengah. Ia beralasan takut dikemudian hari akan mengalami masalah dan secara pribadi tidak mengenal secara akrab orang-orang tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Edi Yanto ketika dikonfirmasi menyatakan, tidak ada pemotongan enam persen dari bansos pengembangan perkebunan tebu Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015. Menurut Edi Yanto, pernah ada pemotongan enam persen untuk fee dari bansos tersebut pada tahun anggaran 2008. Pemotongan dimaksud untuk memperkuat pemodalan koperasi yang mengelola bansos tersebut. “Itu dulu, kalau yang tahun 2015 ga ada potong-memotong,” ujar dia, Rabu (13/4).

Edi Yanto juga membantah pernyataan Kasi Tekni dan Budaya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Aris Sandi yang mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa mengawasi terlalu dalam ke internal koperasi penyalur bantuan dikarenakan bantuan tersebut bersifat hibah. Secara garis besar, terus dia, pemprov tetap melakukan pengawasan bantuan sosial tersebut. “Pemerintah provinsi mengawasi secara teknis. Kita tetap lakukan evaluasi dan monitoring,” kata Edi Yanto.

Sebelumnya, ketika dikomfirmasi adanya pemotongan enam persen dari bansos tersebut, Desti Aris Sandi mengatakan, dana yang diambil enam persen bansos untuk petani bukanlah pemotongan. Hal itu terjadi berdasarkan kesepakatan bersama. “Bahasanya bukan pemotongan. Itu kan kesepakatan,” kata Desti di ruang kerjanya, Senin (11/4) lalu.

Kementerian Pertanian tahun anggaran 2015 mengalokasikan APBN untuk dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung seperti, dana bansos sebesar Rp 41.320.112.000 untuk pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah. Kemudian Kementerian Pertanian juga mengalokasikan APBN Rp 46.238.000.000 untuk tujuh (7) kegiatan pengadaan barang berupa truk angkutan tebu 13 unit, grab laoder 14 unit, GPS 98 unit, harvester 6 unit, pompa air 130 unit, dan traktor 19 unit.

Koperasi Raja Pemuka Manis Indah (Way Kanan) bermitra dengan pabrik gula PT. PSMI, Koperasi Ratu Manis (Lampung Utara) bermitra dengan pabrik gula Bunya Mayang, Koperasi Padat Karya (Tulangbawang Barat) bermitra dengan pabrik gula PT.Gunung Madu, dan Koperasi Karya Madu Mandiri (Lampung Tengah) bermitra dengan PT.Gunung Madu ditunjuk untuk mengelola dan menyalurkan kegiatan yang menghabiskan APBN  sebesar Rp 87.558.112.000. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar