Ini PR Besar Ridho Ficardo di Dua Tahun Kepemimpinannya

Selasa, 17 Mei 2016
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo. Foto:Ist

Lampung Centre –  Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat untuk diselesaikan di dua tahun kepemimpinannya.

Panitia Kerja (Panja) DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 menyebutkan, Provinsi Lampung saat ini tengah mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil peninjauan terakhir panja, IPM Lampung terendah di Sumatera.

Ketua Panja DPRD Lampung, Tony Eka Chandra dalam laporannya menyatakan, persoalan kian kompleks yang mana sektor pendidikan juga mengalami penurunan angka partisipasi kasar (APK) peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Persoalan ini, menurut panja, berdampak pada penurunan kualitas tugas kepemerintahan pada lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut Tony, perlu pembenahan sistem kepegawaian agar aparatur sipil negara memiliki kompetensi, integritas, bebas dari praktik KKN, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. “Agar penyimpangan anggaran di beberapa SKPD yang kasusnya menjadi sorotan masyarakat tidak terjadi lagi di tahun anggaran berikutnya. “ersoalan ini krusial agar sasaran pembangunan peningkatan kualitas SDM dapat tercapai secara luas ,“ kata Toni Eka Chandra di kompleks gedung DPRD Lampung, Senin (16/5).

Selain persoalan hukum, menurut panja, penurunan kualitas SDM juga berdampk pada sektor tenaga kerja yang mengalami penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,59 poin dibanding tahun sebelumnya. Ini menyebabkan angka pengangguran usia muda 18-24 tahun di provinsi yang gerbang pulau Sumatera tinggi. “Turunnya partisipasi angkatan kerja serta tingginya pengangguran pasti berdampak menurunnya potensi ekonomi,” ujar Tony.

Panja, kata Tony, merekomendasikan kepada Gubernur Lampung melalui SKPD terkait, agar melakukan penataan kembali program pendidikan untuk menitikberatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dan merata. “Ini berguna mendukung pemantapan pembangunan kualitas SDM,” pungkas Tony.

Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri merespon positif evaluas dan rekomendasi panja LKPj. Menurut Bachtiar, rekomendasi tersebut merupakan catatan strategis berisi saran atau koreksi penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas perbantuan dan tugas umum pemerintahan. “Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program eksekutif dan legislatif ke depan sehingga tepat sasaran, terarah dan terukur kemajuannya sesuai visi-misi Pemprov Lampung,“ ujar Bachtiar dalam sambutannya mewakili gubernur. (Iwan Kodrat)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar