Inspektorat Bentuk Tim Investigasi Pemalsu Surat Hearing Lelang Sekda

Kamis, 11 Oktober 2018
Surat undangan hearing Komisi I DPRD Lampung yang diduga palsu.

Bandarlampung (Lampung Centre) – Inspektorat Provinsi Lampung akan menuntaskan dugaan surat undangan rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I DPRD Lampung kepada Tim Panitia Seleksi (Tim Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung yang diduga palsu.

Untuk menuntaskan persoalan tersebut Inspektorat akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan oknum staf komisi I atas dugaan memanipulasi tandatangan Wakil Ketua DPRD. Johan Sulaiman.

Pembentukan tim investigasi untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi komisi I DPRD Lampung yang menyatakan bahwa surat keluar sekretariat DPRD kepada Pansel Sekdaprov disinyalir terdapat manipulasi tanda tangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi 1. Tetapi murni kelalaian staf sekretariat komisi.

Kepala Inspektorat provinsi Lampung, Saiful Darmawan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk tim investigasi.

“Tim investigasi sudah dibentuk dan segera akan kita lanjuti. Karena sudah masuk pemberitaan yang menjadi konsumsi publik,”katanya, Kamis (11/10).

Dalam investigasi itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Kita BAP dulu sebagai azas praduga tak bersalah. Karena permasalahan ini masih indikasi. Saat disinggung kapan waktu pemanggilan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah membuat SPT. “Jadi kita tinggal menyerahkannya ke Plt.Sekdaprov dan pak gubernur Lampung,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Lampung mengklarifikasi pemberitaan mengenai surat pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Panitia Seleksi Sekdaprov Lampung pada Selasa (9/10) diduga palsu.

Ketua komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari menyampaikan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekda Provinsi Lampung yang disinyalir terdapat kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman adalah diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi 1.

“Setelah kami klarifikasi Hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf sekretariat komisi. Namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami,” kata Ririn, Kamis (11/10).

Oleh karena itu, Ia meminta kepada pimpinan staf sebagai atasannya yaitu sekretaris dewan (sekwan) untuk memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan. “Kami selaku Pimpinan dan Anggota Komisi I mohon maaf kepada Pimpinan Dewan dalam hal ini Johan Sulaiman,” ujarnya. (*)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar