Jangan Biarkan Trotoar Dirampas Pengusaha

Jumat, 06 Maret 2015
Gambar Ilustrasi. Sumber: Manteb.com

Lampung Centre – Komisi III DPRD Bandar Lampung meminta Dinas Tata Kota (Distako) setempat menindak tegas seluruh bangunan yang mengalihkan fungsi trotoar. Karena secara tidak langsung demi keuntungan pribadi para pengusaha tersebut telah membunuh hak dan kewajiban para pejalan kaki. Pernyataan itu dilontarkan Komisi III DPRD Bandar Lampung lantaran banyak trotoar beralih fungsi menjadi tempat parkir, pedagang kaki lima, taman, bahkan dipasang tiang reklame.

 

“Trotoar yang berfungsi baik hanya kisaran 50 persen, bahkan kadang pejalan kaki harus mengalah turun dari trotoar. Sulit menemukan trotoar yang nyaman dan layak dipergunakan para pejalan kaki, khususnya di jalan-jalan utama dan jalur padat. Seperti Raden Intan depan Telkom, kawasan Telukbetung, Gatot Subroto, Teuku Umar, dan Zainal Abidin Pagar Alam,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Muchlas E Bastari di ruang kerjanya, kemarin.

 

Trotoar yang menurut pantauan telah beralih fungsi dan hilang yakni di depan karaoke Seleberities, KFC Kedaton, Griya Gatsu, Hotel Grand Praba, Toko Roti Sheren, Star and the rock dan depan kantor FIF Way Halim. Pengalihan fungsi trotoar jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas pasal 131, yang menyebutkan pejalan kaki berhak atas tersedianya fasilitas pendukung  berupa trotoar, dan  fasilitas umum lainya. “Pemerintah harus konsisten memberikan sanksi tegas, mengembalikan fungsi trotoar. Perubahan fungsi trotoar atau penghilangan, apalagi dibuat bangunan melecehkan hak  pejalan kaki,” tegas dia.

 

Menyikapi pernyataan Komisi III DPRD Bandar Lampung, Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Effendi Yunus berjanji pihaknya akan menertibkan bangunan  yang  berdiri di atas trotoar, dan penghilangkan fungsi trotoar yang menjadi hak pejalan kaki. Saat ini, pihaknya masih menginventarisir beberapa trotoar yang dilanggar. “Kami masih  inventarisir dulu, mana saja trotoar yang dilanggar dan dihilangkan. Setelah itu kita  surati, minta pemiliknya yang membongkar, kalau tidak baru kita turun,” jelas Effendi saat dihubungi.

 

Dia juga membenarkan penghilangan fungsi trotoar merupakan pelanggaran,  karena merampas hak pejalan kaki, yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). “Bangunan diatas trotoar ataupun menghilangkan fungsi trotoar jelas melanggar, karena itu hak pejalan kaki. Kami akan tertibkan terutama jalan-jalan utama yang padat arus lalu lintasnya. Kami akan surati dulu. Kita minta mereka bongkar sendiri, kalau tidak diindahkan baru kita turun,” terang dia.

 

Disisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung Rifa’i mengatakan dinas perhubungan hanya bisa mengimbau agar pemilik bangunan yang mendirikan bangunan atau menghilangkan fungsi trotoar agar dikembalikan sesuai fungsinya. “Kita hanya bisa mengimbau agar fungsi trotoar itu dikembalikan ke fungsi awalnya, soal yang berhak menertibkan itu dinas tata kota, kami hanya terkait lalu -lintasnya saja,” ujar dia. (Septa Herian Palga)

Bagikan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest


Komentar